Bukan BPJS Haram tetapi BPJS Tidak Sesuai Syari’ah. Mengapa BPJS dikatakan tidak sesuai Syari’ah? Perencana Keuangan Independen Finansialku tertarik untuk mencari tahu dan berbagi beritanya.

 

Rubrik Finansialku

 

Rubrik Finansialku and News

 

Kata MUI: BPJS Tidak Sesuai Syari’ah

Kabar mengejutkan terkait BPJS Kesehatan malah datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPS) Kesehatan tidak sesuai syariah.

BPJS Tidak Sesuai Syari’ah - Finansialku

 

Penilaian MUI itu dikeluarkan melalui rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Tegal, Jawa tengah pada 7-10 Juni 2015 lalu.

Berikut ini isi Fatwa MUI yang mengatakan BPJS tidak sesuai Syari’ah:

  1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariat karena mengandung unsur Gharar, Maisir dan Riba
  2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, penyelenggaraan dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip Syari’ah dan melakukan pelayanan prima.

 

Penjelasan:

Gharar             : tidak jelas dan menimbulkan kerugian salah satu pihak

Maisir              : perjudian

Riba                 : mengambil tambahan dari modal.

 

BPJS Kesehatan menerapkan denda keterlambatan bagi peserta yang terlambat melakukan pembayaran iuran (premi) sebesar 2%. Penambahan denda karena keterlambatan dianggap riba.

Unsur Ghahar: Dana pembayaran iuran itu belum jelas milik siapa dan pengelolaan dana itu lebih menjurus kepada praktek asuransi konvensional. Penyaluran dana (hasil iuran) juga dianggap tidak jelas dan dikhawatirkan disalurkan ke hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.

 

Selanjutnya MUI menyampaikan dua rekomendasi, yaitu:

  1. Pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya.
  2. Pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

 

Bagaimana pendapat Anda mengenai MUI yang mengeluarkan fatwa BPJS tidak sesuai Syari’ah?

 

Sumber Berita:

  • Bareksa.com. 31 Juli 2015 16:28 WIB. MUI Anggap Haram? Ini Alokasi Penggunaan Dana BPJS Kesehatan. http://goo.gl/zpZVNV.
  • Liputan 6.com. 29 Juli 2015. 16:21 WIB. Dirut BPJS Kesehatan Buka Suara Terkait Fatwa MUI. http://goo.gl/7V1MmX.
  • Metrotvnews.com. 30 Juli 2015. 18:14 WIB. BPJS Kesehatan Haram, ISNU: Fatwa MUI Tak Perlu Ditaati. http://goo.gl/PTEpPA.
  • Tempo.co. 30 Juli 2015. 06:24 WIB. Ini Alasan MUI Beri Fatwa Haram BPJS Kesehatan. http://goo.gl/cxpaks.

 

Image Credit:

  • BPJS Kesehatan – http://goo.gl/fDHNW2

 

Download E-Book Apa Tujuan Keuangan Anda? (GRATIS)

Apa Tujuan Keuangan Anda Ebook - Perencana Keuangan Independen Finansialku

Download Sekarang