Kebijakan Kontroversial Ari Askhara Saat Jadi Dirut Garuda

Terbongkarnya kasus penyelundupan yang mengakibatkan pemecatan Ari Askhara, Dirut Garuda seolah menjadi pemantik IKAGI (Ikatan Awak Kabin Garuda) untuk melaporkan kondisi perusahaan.

Rubrik Finansialku

Daftar Isi

Kebijakan Kontroversial Yang Dirasakan Kru Garuda

Belum lama ini terbongkar kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang melibatkan Ari Askhara selaku Direktur Utama yang saat ini jabatannya sudah dicopot oleh Erick Tohir, Menteri BUMN.

Kejadian ini seolah menjadi pemantik para kru garuda yang tergabung sebagai IKAGI (Ikatan Awak Kabin Garuda) untuk meluapkan unek-unek serta kondisi saat mereka berada dibawah pimpinan Ari, mereka berbondong-bondong menyambangi Kementrian BUMN pada Senin kemarin (9/12/29).

Jacqueline Tuwanakotta selaku Sekjen IKAGI mengatakan bahwa kebijakan Ari saat menjadi Direktur Utama merugikan karyawan seperti mutasi hingga larangan ikut terbang (grounded).

Seperti dilansir oleh Detik.com, Senin (9/12/19) di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jacqueline mengatakan:

“Mereka takut, terancam, melakukan kesalahan sedikit langsung dipindahkan ke Papua, awak kabin yang harusnya pembinaan di-grounded, grounded itu nggak boleh terbang.”

Jam Terbang Melebihi Batas

Adanya peraturan yang mengakibatkan jam terbang melebihi batas. Salah satunya ialah pramugari terbang pulang-pergi (PP) ke luar negeri. Ada pramugari dipaksa terbang 18 Jam PP Jakarta-Melbourne.

Hersanti, salah satu pramugari yang telah mengabdi di Garuda lebih dari 30 tahun ini pernah merasakan kebijakan terbang PP. Seharusnya, kata dia, pramugari mendapat waktu istirahat untuk penerbangan jauh.

“Saya yang mengalami penerbangan, PP baru kemarin saya dari Melbourne PP, rasanya badan melayang. Ini baru aja mendarat kemarin dan saya menyempatkan ke mari untuk memberitahu badan saya rasanya nggak enak banget.”

Dia mengaku, kondisi badannya tidak fit. Sebab, ia menempuh perjalanan selama 18 jam tanpa istirahat.

“Saya ke sini agak meriang juga 18 jam harus bekerja, harus buka mata.”

Sebagai pramugari pihaknya juga ingin diberlakukan sebagai manusia pada umumnya. Ia juga butuh waktu istirahat di sela jam kerjanya yang panjang. Dia berharap, Kementerian BUMN mau mendengarkan aspirasi dari para pekerja.

“Kami berkumpul di sini harusnya saya libur, kita berjuang untuk menyuarakan suara teman-teman banyak yang takut datang.”

Pada kesempatan sama, Jacqueline menjelaskan, kebijakan pramugari harus terbang PP luar negeri membuat di antaranya harus diopname.

“Itu adalah peraturan yang dibuat direksi, jadwal terbang awak kabin diubah yang tadinya multi base tiba-tiba menjadi one day, contohnya schedule Jakarta-Sydney-Jakarta harusnya 3 atau 4 hari menjadi PP. Itu membuat dampak tidak bagus awak kabin karena sudah hampir 8 orang awak kabin yang diopname.”

Mutasi Dengan Alasan Yang Tidak Jelas

Seperti dijelaskan oleh Jacqueline, tak hanya masalah jam terbang, ada juga masalah mutasi yang dialami oleh beberapa kru GA.

Pramugari bisa saja dimutasi dengan alasan yang tidak jelas. Hal itu diungkapkan, Putri Adelia Pamela yang bertugas di Garuda Indonesia sejak tahun 2011.

Wanita yang biasa disapa Adel ini mengaku sebelumnya ditempatkan di Jakarta, namun tanpa alasan yang jelas ia dipindahkan ke Makassar.

“Sebelumnya saya sebagai awak kabin yang memiliki home base saya dipindahkan dan dimutasikan ke Makassar tanpa menjalani prosedur atau peraturan jelas kepada saya.”

Dia berharap hal itu tak terulang lagi. Dia pun berharap agar jajaran petinggi Garuda Indonesia dirombak.

“Menurut saya perlu menghapus orang-orang di bawah direksi yang memiliki strategi yang sama dengan bapak Ari Askhara, ide yang sama dengan direksi sebelumnya, dan praktik buruk serta ilegal yang sama juga.”

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) Zaenal Muttagin mengatakan, pemindahan atau mutasi seharusnya dilakukan secara jelas. Namun, yang terjadi selama ini dilakukan secara sepihak.

Menurut Zaenal, para awak kabin sendiri selama ini tidak berani melakukan perlawanan. Lantaran, ada dua kemungkinan jika melakukan perlawanan yakni di-grounded (tidak ikut terbang) atau diberikan surat peringatan (SP).

Dia melanjutkan, ketika awak kabin tidak diperbolehkan terbang maka penghasilannya berkurang. Dia bilang, komponen penghasilan awak kabin terbesar adalah dari gaji pokok (gapok) dan tunjangan tugas. Jika tidak ikut terbang, maka awak kabin tak mendapat tambahan uang.

Zaenal enggan menyebut rincian besaran uang terbang, yang pasti lebih besar dari gapok.

“Gaji pokok kita UMP, upah minimum ditambah uang terbang.”

Vice President (VP) Awak Kabin Garuda Indonesia, Roni Eka Mirsa membenarkan adanya pramugari yang kerja 18 jam terbang PP Jakarta-Melbourne. Dia bilang, hal itu diuji coba mulai Oktober 2019.

“Itu benar, memang pertengahan Oktober itu dalam posisi trial 2019, baru. Dan itu secara periodik kita review, tapi itu sebetulnya secara regulasi tidak ada yang terlanggar.”

Kesehatan fisik memang penting, apalagi sebagai seorang karyawan yang tidak diberikan waktu istirahat yang baik. Tentu akan mempengaruhi performa kerja.

Kesehatan keuangan pun penting Anda ketahui, apakah Anda memiliki kesehatan keuangan yang baik atau malah sebaliknya? Cek saja kesehatan keuangan Anda melalui Aplikasi Finansialku atau cek.finansialku.com

Coba lihat video berikut ini!

Jika Anda mendapatkan manfaat setelah membaca artikel ini, maka ada baiknya Anda berbagi informasi ini kepada rekan terdekat Anda. Ini akan membuat mereka memahami informasi yang sedang hangat diperbincangkan!

Sumber Referensi: