Frequently Ask Question (FAQ) BPJS Kesehatan

Pertanyaan seputar PEMAHAMAN dan SOLUSI beberapa kendala dalam keikutsertaan Program BPJS KESEHATAN

BPJS (Badan Penyelanggara Jaminan Sosial) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Ada. Program Jaminan sosial diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kewenangan menagih pembayaran iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik.

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerinah.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah

Kartu Indonesia Sehat adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang komprehensif pada Fasilitas Kesehatan.

Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Artinya, dengan BPJS, semua masyarakat bisa menikmati perlindungan jaminan kesehatan dengan biaya terjangkau.

Ya. Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain.  

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengamanatkan bahwa setiap WNI wajib mengikuti program BPJS.

  1. Mendapat pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai ketentuan.
  2. Mendapat pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
  • Pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan (promotif preventif) seperti: imunisasi rutin, konseling dan pelayanan kontrasepsi program KB, skrining riwayat kesehatan, dan lain-lain.
  • Pelayanan kuratif dan rehabilitatif (pengobatan) seperti: pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis, pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, adminitrasi pelayanan, dan lain-lain.
  • Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama. 
  1. Mendapat pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
  2. Memperoleh pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus sesuai ketentuan

  1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

Prosedur Pendaftaran bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) dilakukan secara kolektif melalui perusahaan ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Untuk peserta mandiri,  pendaftaran peserta dapat dilakukan diseluruh kantor cabang BPJS Kesehatan, melalui Bank yang bekerja sama seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri, serta secara online melalui situs BPJS Kesehatan.

Pendaftaran melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan memerlukan: Formulir daftar isian peserta, dilampiri pas foto 3×4 cm satu lembar (kecuali bagi anak usia balita),

Dokumen asli dan fotokopi KTP (diutamakan e-KTP), Kartu Keluarga (KK), surat nikah (bagi yang telah menikah), akta kelahiran anak /surat keterangan lahir yang menjadi tanggungan (bagi yang telah mempunyai anak), Fotokopi buku rekening bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, antara lain BNI, BRI dan Mandiri.

Sebagai peserta mandiri (perorangan), peserta bisa mendaftar BPJS Kesehatan di kota manapun.

Fasilitas kesehatan tingkat pertama akan disesuaikan dengan tempat tinggal atau domisili peserta, bukan disesuaikan dengan domisili KTP.

Peserta PPU meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga) orang anak, dengan kriteria:

  • Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  • Belum berusia  21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
  • Apabila anak ke-1 (pertama) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah.
  • Peserta yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tidak bisa. Dengan kewajiban membayar iuran bulanan setiap peserta telah memiliki jaminan kesehatan, baik sakit maupun tidak, kepesertaan tetap berlaku.

Dua kondisi pemegang kartu BPJS Kesehatan untuk berobat.

Kondisi pertama, melalui fasilitas kesehatan pertama dan mengikuti prosedur selanjutnya. Kondisi kedua adalah ketika kondisi darurat dan langsung masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Tidak selalu, jika peserta lupa atau tidak membawa kartu JKN-KIS, maka peserta dapat menggunakan kartu digital pada aplikasi Mobile JKN.

Bisa. Persalinan merupakan benefit bagi peserta BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dan disebutkan dalam website resmi BPJS Kesehatan.

Bisa. Untuk memperoleh perlindungan sejak dini bayi dalam kandungan dapat didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan, dengan ketentuan semua bayi yang keberadaannya terdeteksi dari adanya denyut jantung bayi (janin) di dalam kandungan, yang secara medis dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Tidak bisa. BPJS Kesehatan hanya berlaku berobat di dalam negeri saja.

Ya, bisa. Peserta bisa menggunakan BPJS untuk berobat saat berada di luar kota dengan memenuhi syarat dan menjalani prosedur.

Peserta dapat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan/ Mobile Customer Service/ Mall pelayanan publik untuk memproses penggatian dengan menyerahkan kartu peserta yang rusak dan menunjukkan KTP atau KK yang berlaku.

Selain itu, peserta dapat menggunakan Mobile JKN pada fitur “Kartu Peserta” sebagai pengganti kartu JKN-KIS untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Peserta dapat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan/Mobile Customer Service /Mall pelayanan untuk melaporkan kartu hilang, dan mendapat penggantian dengan ketentuan:

  • Menunjukkan KTP atau KK yang berlaku.
  • Surat pernyataan kehilangan yang ditanda tangani oleh peserta bermeterai Rp 6.000 atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
  • Pengurusan kartu peserta hilang dapat dilakukan oleh keluarga yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga.

Denda layanan diberikan sebagai sanksi jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Jika peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5% dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp 30 juta.

Perpres ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, terlebih jika menunggak lebih dari 1 bulan.

Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika peserta sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

Seseorang yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan akan tetap terdaftar. Berhentinya keanggotaan, apabila peserta meninggal dunia atau berpindah kewarganegaraan. 

Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, peserta JKN-KIS dari segmen PPU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran.

Manfaat jaminan kesehatan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Laman resmi BPJS Kesehatan  dapat diakses melalui alamat https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/

Selain mengintegrasikan penanganan dan pengaduan peserta lewat aplikasi LAPOR! dan layanan Care Center 1500-400 (24 Jam), BPJS Kesehatan memberikan akses informasi dan pengaduan lewat Petugas Informasi dan Pengaduan Peserta (PIPP) di kantor cabang.


Jika Anda ingin berkonsultasi seputar BPJS Kesehatan, yuk hubungi langsung Finansialku

Hubungi Admin

BPJS (Badan Penyelanggara Jaminan Sosial) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Ada. Program Jaminan sosial diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kewenangan menagih pembayaran iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik.

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerinah.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah

Kartu Indonesia Sehat adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang komprehensif pada Fasilitas Kesehatan.

Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Artinya, dengan BPJS, semua masyarakat bisa menikmati perlindungan jaminan kesehatan dengan biaya terjangkau.

Ya. Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain.  

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengamanatkan bahwa setiap WNI wajib mengikuti program BPJS.

  1. Mendapat pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai ketentuan.
  2. Mendapat pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
  • Pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan (promotif preventif) seperti: imunisasi rutin, konseling dan pelayanan kontrasepsi program KB, skrining riwayat kesehatan, dan lain-lain.
  • Pelayanan kuratif dan rehabilitatif (pengobatan) seperti: pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis, pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, adminitrasi pelayanan, dan lain-lain.
  • Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama. 
  1. Mendapat pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
  2. Memperoleh pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus sesuai ketentuan

  1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

Prosedur Pendaftaran bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) dilakukan secara kolektif melalui perusahaan ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Untuk peserta mandiri,  pendaftaran peserta dapat dilakukan diseluruh kantor cabang BPJS Kesehatan, melalui Bank yang bekerja sama seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri, serta secara online melalui situs BPJS Kesehatan.

Pendaftaran melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan memerlukan: Formulir daftar isian peserta, dilampiri pas foto 3×4 cm satu lembar (kecuali bagi anak usia balita),

Dokumen asli dan fotokopi KTP (diutamakan e-KTP), Kartu Keluarga (KK), surat nikah (bagi yang telah menikah), akta kelahiran anak /surat keterangan lahir yang menjadi tanggungan (bagi yang telah mempunyai anak), Fotokopi buku rekening bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, antara lain BNI, BRI dan Mandiri.

Sebagai peserta mandiri (perorangan), peserta bisa mendaftar BPJS Kesehatan di kota manapun.

Fasilitas kesehatan tingkat pertama akan disesuaikan dengan tempat tinggal atau domisili peserta, bukan disesuaikan dengan domisili KTP.

Peserta PPU meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga) orang anak, dengan kriteria:

  • Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  • Belum berusia  21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
  • Apabila anak ke-1 (pertama) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah.
  • Peserta yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tidak bisa. Dengan kewajiban membayar iuran bulanan setiap peserta telah memiliki jaminan kesehatan, baik sakit maupun tidak, kepesertaan tetap berlaku.

Dua kondisi pemegang kartu BPJS Kesehatan untuk berobat.

Kondisi pertama, melalui fasilitas kesehatan pertama dan mengikuti prosedur selanjutnya. Kondisi kedua adalah ketika kondisi darurat dan langsung masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Tidak selalu, jika peserta lupa atau tidak membawa kartu JKN-KIS, maka peserta dapat menggunakan kartu digital pada aplikasi Mobile JKN.

Bisa. Persalinan merupakan benefit bagi peserta BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dan disebutkan dalam website resmi BPJS Kesehatan.

Bisa. Untuk memperoleh perlindungan sejak dini bayi dalam kandungan dapat didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan, dengan ketentuan semua bayi yang keberadaannya terdeteksi dari adanya denyut jantung bayi (janin) di dalam kandungan, yang secara medis dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Tidak bisa. BPJS Kesehatan hanya berlaku berobat di dalam negeri saja.

Ya, bisa. Peserta bisa menggunakan BPJS untuk berobat saat berada di luar kota dengan memenuhi syarat dan menjalani prosedur.

Peserta dapat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan/ Mobile Customer Service/ Mall pelayanan publik untuk memproses penggatian dengan menyerahkan kartu peserta yang rusak dan menunjukkan KTP atau KK yang berlaku.

Selain itu, peserta dapat menggunakan Mobile JKN pada fitur “Kartu Peserta” sebagai pengganti kartu JKN-KIS untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Peserta dapat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan/Mobile Customer Service /Mall pelayanan untuk melaporkan kartu hilang, dan mendapat penggantian dengan ketentuan:

  • Menunjukkan KTP atau KK yang berlaku.
  • Surat pernyataan kehilangan yang ditanda tangani oleh peserta bermeterai Rp 6.000 atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
  • Pengurusan kartu peserta hilang dapat dilakukan oleh keluarga yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga.

Denda layanan diberikan sebagai sanksi jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Jika peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5% dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp 30 juta.

Perpres ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, terlebih jika menunggak lebih dari 1 bulan.

Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika peserta sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

Seseorang yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan akan tetap terdaftar. Berhentinya keanggotaan, apabila peserta meninggal dunia atau berpindah kewarganegaraan. 

Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, peserta JKN-KIS dari segmen PPU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran.

Manfaat jaminan kesehatan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Laman resmi BPJS Kesehatan  dapat diakses melalui alamat https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/

Selain mengintegrasikan penanganan dan pengaduan peserta lewat aplikasi LAPOR! dan layanan Care Center 1500-400 (24 Jam), BPJS Kesehatan memberikan akses informasi dan pengaduan lewat Petugas Informasi dan Pengaduan Peserta (PIPP) di kantor cabang.


Jika Anda ingin berkonsultasi seputar BPJS Kesehatan, yuk hubungi langsung Finansialku

 
Hubungi Admin