Frequently Ask Question (FAQ) BPJS Ketenagakerjaan

Pertanyaan seputar PEMAHAMAN dan SOLUSI beberapa kendala dalam keikutsertaan Program BPJS KETENAGAKERJAAN

BPJS (Badan Penyelanggara Jaminan Sosial) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Ada. Program Jaminan sosial diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kewenangan menagih pembayaran iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik. 

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerinah.

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM).

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah suatu program pemerintah dan Pemberi Kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat melaksanakan  tugas pekerjaan.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia

Program Jaminan Pensiun (JP) adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan/hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua (Pensiun), mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia.

Menurut Pasal 1 angka 2 PP No. 44 Tahun 2015, Jaminan Kematian (JKM) adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 

  • Sebagai karyawan di perusahaan, karyawan akan didaftarkan oleh penyedia kerja. Sementara pekerja lepas atau freelancerdapat mendaftar secara mandiri sebagai Bukan Penerima Upah.
  • Sebagai pemilik perusahaan dan pemberi upah kerja, dapat mendaftarkan perusahaan terlebih dahulu. Kemudian mendaftarkan seluruh pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua pintu pendaftaran, yakni secara langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat atau melalui situs resmi.

  • Kartu Peserta, yaitu kartu tanda kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program JKK, JHT, JP dan JKM.
  • Sertifikat Peserta, yaitu tanda kepersertaan perusahaan yang memiliki tanda nomor perdaftaran perusahaan sebagai tanda bukti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Salah satu layanan BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan hari tua (JHT) untuk para pekerja dalam mempersiapkan masa depan mereka.

Saldo JHT ini dapat di klaim atau dicairkan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi terlebih dahulu. 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2015 yang mulai berlaku sejak 1 september 2015 bahwa saldo JHT bisa diambil 10 persen, 30 persen hingga 100 persen tanpa harus menunggu usia kepesertaan 10 tahun atau peserta minimal berumur 56 tahun seperti yang tertera di peraturan sebelumnya Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2015. 

Persyaratan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan 10% dan 30%, yaitu:

  • Peserta minimal sudah bergabung selama 10 tahun dan peserta masih aktif bekerja di perusahaan. 
  • Fotokopi kartu BPJS TK/Jamsostek dengan membawa yang asli. 
  • Fotokopi KTP atau Paspor Peserta dengan menunjukkan yang asli. 
  • Fotokopi KK (Kartu Keluarga) dengan menunjukkan yang asli. 
  • Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan.
  • Buku Rekening Tabungan.
  • Sementara itu, untuk mencairkan saldo JHT 30% hanya perlu menambahkan dokumen perumahan.

Untuk persyaratan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan 100% antara lain: 

  • Sudah berhenti bekerja (PHK/resign). 
  • Kartu Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan. 
  • Paklaring (Surat pengalaman bekerja/surat keterangan sudah berhenti bekerja). 
  • KTP atau SIM. 
  • Kartu Keluarga (KK). 
  • Buku Tabungan untuk Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan.
  • Fotokopi masing-masing dokumen tersebut minimal sebanyak 1 lembar.
  • Pas foto 3×4 dan 4×6 masing-masing 4 rangkap.

Cara pengajuan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan secara offline:

  • Mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
  • Membawa dokumen sesuai persyaratan, dan mengikuti arahan prosedur kantor BPJS Ketenagakerjaan

Pengajuan pencairan secara online atau E-Klaim:

  • Buka website dan Isi data di Formulir Online, website E-Klaim dapat diakses melalui https://es.bpjsKetenagakerjaan.go.id/login/.
  • Lengkapi data diri Anda di Formulir Online, sebagai catatan perhatikan saat memilih kantor cabang Jamsostek di kota Anda.
  • Unggah dokumen-dokumen persyaratan yang sudah discan Dokumen persyaratan online dan offline adalah sama. Format file dokumen bisa berupa .jpeg, .jpg, .png, .bmp, atau .pdf.
  • Jika sudah selesai, maka Anda tinggal menunggu kabar dari BPJS Ketenagakerjaan. Pemberitahuan akan dikirim paad email Anda, Tahap verifikasi biasanya membutuhkan waktu selama 1 x 24 jam. Jika emailkonfirmasi lanjutan sudah Anda dapatkan, silakan dicetak dan ke kantor cabang dengan membawa dokumen asli serta salinannya.
  • Setiba di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, tunjukkan dokumen danemail konfirmasi pada petugas. Selanjutnya, Anda akan dipanggil untuk mengurus proses transfer saldo BPJS Ketenagakerjaan. Proses transfer adalah 10 hari kerja hingga dana JHT dikirim ke rekening Anda.

Secara online bisa melalui aplikasi BPJSTKU, selain Informasi dan Rincian saldo tahunan, tersedia juga informasi Profil perserta, simulasi Saldo JHT dan Formulir pengajuan Klaim online.

Secara offline, dengan mendatangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dan menghubungi petugas layanan dan kemudian akan mencetak slip saldo BPJS Ketenagakerjaan Anda.

Atau klik di sini untuk informasi selengkapnya.

 

Segera melakukan koreksi nama melalui Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa identitas lainnya yang benar/mendukung (KTP atau KK) untuk meminimalisasi risiko terjadinya masalah dalam proses administrasi suatu hari nanti.

BPJS Ketenagakerjaan menjamin selama tidak dicairkan pekerja yang ikut serta dalam program BPJS ketenagakerjaan akan mendapat pengembangan. Begitu juga pekerja yang sudah tidak bekerja masih berhak mendapatkannya

Apabila kartu BPJS Ketenagakerjaan hilang, maka:

  • Meminta surat keterangan kehilangan dari kantor Polisi
  • Meminta surat pengantar dari HRD sebagai bukti karyawan yang aktif bekerja di perusahaan.
  • Mendatangi kantor BPJS terdekat dari lokasi Anda dan pergi ke bagian pelayanan.
  • Memberikan dokumen pelengkap yang dibutuhkan (Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kepolisian, Surat Pengantar dari kantor).
  • Setelah Pihak BPJS melakukan verifikasi dokumen kemudianKartu BPJS siap dicetak memakan waktu kurang lebih 1 x 24 jam.

Apabila kartu BPJS Ketenagakerjaan rusak, maka:

  • Mendatangi kantor BPJS terdekat ke bagian pelayanan.
  • Melakukan permohonan penggantian/cetak ulang kartu yang baru.
  • Menunjukkan kartu BPJS Anda yang rusak sebagai bukti.
  • Menyerahkan surat pengantar dari kantor.
  • Setelah pihak BPJS akan melakukan verifikasi dokumen, Kartu BPJS siap dicetak memakan waktu kurang lebih 1 x 24 jam.

Selain dari peserta, pencairan tidak bisa diwakilkan. Bagi peserta karena cacat total tetap yang dialami tidak bisa datang langsung ke kantor BPJS, pencairan dapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada anggota keluarga atau orang lain untuk mengklaim.

Urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT, adalah:

  • Janda/duda
  • Anak
  • Orang tua, cucu
  • Saudara kandung
  • Mertua
  • Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
  • Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan.

Selain dokumen persyaratan pencairan, sertakan juga Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan (fotokopi dilegalisir).

Surat keterangan ahli waris dari instansi yang berwenang dari Lurah atau Kepala Desa setempat (fotokopi dilegalisir), KTP dan Buku Tabungan ahli waris.

Ada. Silakan hubungi layanan Call Center BPJS Ketenagakerjaan di 1500-910 selama jam kerja


Jika Anda ingin berkonsultasi seputar BPJS Ketenagakerjaan, yuk hubungi langsung Finansialku

Hubungi Admin

BPJS (Badan Penyelanggara Jaminan Sosial) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Ada. Program Jaminan sosial diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kewenangan menagih pembayaran iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik. 

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerinah.

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM).

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah suatu program pemerintah dan Pemberi Kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat melaksanakan  tugas pekerjaan.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia

Program Jaminan Pensiun (JP) adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan/hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua (Pensiun), mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia.

Menurut Pasal 1 angka 2 PP No. 44 Tahun 2015, Jaminan Kematian (JKM) adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 

  • Sebagai karyawan di perusahaan, karyawan akan didaftarkan oleh penyedia kerja. Sementara pekerja lepas atau freelancerdapat mendaftar secara mandiri sebagai Bukan Penerima Upah.
  • Sebagai pemilik perusahaan dan pemberi upah kerja, dapat mendaftarkan perusahaan terlebih dahulu. Kemudian mendaftarkan seluruh pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua pintu pendaftaran, yakni secara langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat atau melalui situs resmi.

  • Kartu Peserta, yaitu kartu tanda kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program JKK, JHT, JP dan JKM.
  • Sertifikat Peserta, yaitu tanda kepersertaan perusahaan yang memiliki tanda nomor perdaftaran perusahaan sebagai tanda bukti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Salah satu layanan BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan hari tua (JHT) untuk para pekerja dalam mempersiapkan masa depan mereka.

Saldo JHT ini dapat di klaim atau dicairkan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi terlebih dahulu. 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2015 yang mulai berlaku sejak 1 september 2015 bahwa saldo JHT bisa diambil 10 persen, 30 persen hingga 100 persen tanpa harus menunggu usia kepesertaan 10 tahun atau peserta minimal berumur 56 tahun seperti yang tertera di peraturan sebelumnya Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2015. 

Persyaratan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan 10% dan 30%, yaitu:

  • Peserta minimal sudah bergabung selama 10 tahun dan peserta masih aktif bekerja di perusahaan. 
  • Fotokopi kartu BPJS TK/Jamsostek dengan membawa yang asli. 
  • Fotokopi KTP atau Paspor Peserta dengan menunjukkan yang asli. 
  • Fotokopi KK (Kartu Keluarga) dengan menunjukkan yang asli. 
  • Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan.
  • Buku Rekening Tabungan.
  • Sementara itu, untuk mencairkan saldo JHT 30% hanya perlu menambahkan dokumen perumahan.

Untuk persyaratan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan 100% antara lain: 

  • Sudah berhenti bekerja (PHK/resign). 
  • Kartu Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan. 
  • Paklaring (Surat pengalaman bekerja/surat keterangan sudah berhenti bekerja). 
  • KTP atau SIM. 
  • Kartu Keluarga (KK). 
  • Buku Tabungan untuk Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan.
  • Fotokopi masing-masing dokumen tersebut minimal sebanyak 1 lembar.
  • Pas foto 3×4 dan 4×6 masing-masing 4 rangkap.

Cara pengajuan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan secara offline:

  • Mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
  • Membawa dokumen sesuai persyaratan, dan mengikuti arahan prosedur kantor BPJS Ketenagakerjaan

Pengajuan pencairan secara online atau E-Klaim:

  • Buka website dan Isi data di Formulir Online, website E-Klaim dapat diakses melalui https://es.bpjsKetenagakerjaan.go.id/login/.
  • Lengkapi data diri Anda di Formulir Online, sebagai catatan perhatikan saat memilih kantor cabang Jamsostek di kota Anda.
  • Unggah dokumen-dokumen persyaratan yang sudah discan Dokumen persyaratan online dan offline adalah sama. Format file dokumen bisa berupa .jpeg, .jpg, .png, .bmp, atau .pdf.
  • Jika sudah selesai, maka Anda tinggal menunggu kabar dari BPJS Ketenagakerjaan. Pemberitahuan akan dikirim paad email Anda, Tahap verifikasi biasanya membutuhkan waktu selama 1 x 24 jam. Jika emailkonfirmasi lanjutan sudah Anda dapatkan, silakan dicetak dan ke kantor cabang dengan membawa dokumen asli serta salinannya.
  • Setiba di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, tunjukkan dokumen danemail konfirmasi pada petugas. Selanjutnya, Anda akan dipanggil untuk mengurus proses transfer saldo BPJS Ketenagakerjaan. Proses transfer adalah 10 hari kerja hingga dana JHT dikirim ke rekening Anda.

Secara online bisa melalui aplikasi BPJSTKU, selain Informasi dan Rincian saldo tahunan, tersedia juga informasi Profil perserta, simulasi Saldo JHT dan Formulir pengajuan Klaim online.

Secara offline, dengan mendatangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dan menghubungi petugas layanan dan kemudian akan mencetak slip saldo BPJS Ketenagakerjaan Anda.

Atau klik di sini untuk informasi selengkapnya.

 

Segera melakukan koreksi nama melalui Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa identitas lainnya yang benar/mendukung (KTP atau KK) untuk meminimalisasi risiko terjadinya masalah dalam proses administrasi suatu hari nanti.

BPJS Ketenagakerjaan menjamin selama tidak dicairkan pekerja yang ikut serta dalam program BPJS ketenagakerjaan akan mendapat pengembangan. Begitu juga pekerja yang sudah tidak bekerja masih berhak mendapatkannya

Apabila kartu BPJS Ketenagakerjaan hilang, maka:

  • Meminta surat keterangan kehilangan dari kantor Polisi
  • Meminta surat pengantar dari HRD sebagai bukti karyawan yang aktif bekerja di perusahaan.
  • Mendatangi kantor BPJS terdekat dari lokasi Anda dan pergi ke bagian pelayanan.
  • Memberikan dokumen pelengkap yang dibutuhkan (Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kepolisian, Surat Pengantar dari kantor).
  • Setelah Pihak BPJS melakukan verifikasi dokumen kemudianKartu BPJS siap dicetak memakan waktu kurang lebih 1 x 24 jam.

Apabila kartu BPJS Ketenagakerjaan rusak, maka:

  • Mendatangi kantor BPJS terdekat ke bagian pelayanan.
  • Melakukan permohonan penggantian/cetak ulang kartu yang baru.
  • Menunjukkan kartu BPJS Anda yang rusak sebagai bukti.
  • Menyerahkan surat pengantar dari kantor.
  • Setelah pihak BPJS akan melakukan verifikasi dokumen, Kartu BPJS siap dicetak memakan waktu kurang lebih 1 x 24 jam.

Selain dari peserta, pencairan tidak bisa diwakilkan. Bagi peserta karena cacat total tetap yang dialami tidak bisa datang langsung ke kantor BPJS, pencairan dapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada anggota keluarga atau orang lain untuk mengklaim.

Urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT, adalah:

  • Janda/duda
  • Anak
  • Orang tua, cucu
  • Saudara kandung
  • Mertua
  • Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
  • Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan.

Selain dokumen persyaratan pencairan, sertakan juga Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan (fotokopi dilegalisir).

Surat keterangan ahli waris dari instansi yang berwenang dari Lurah atau Kepala Desa setempat (fotokopi dilegalisir), KTP dan Buku Tabungan ahli waris.

Ada. Silakan hubungi layanan Call Center BPJS Ketenagakerjaan di 1500-910 selama jam kerja


Jika Anda ingin berkonsultasi seputar BPJS Ketenagakerjaan, yuk hubungi langsung Finansialku

Hubungi Admin