Baru-baru ini pedangdut Inul Daratista membagikan keluhannya terkait pajak hiburan 2024 yang katanya naik 40-75%.

Lantas, bagaimana aturan sebenarnya? Berikut telah Finansialku rangkum informasi seputar naiknya pajak hiburan yang dinilai mengancam pelaku usaha.

Pemerintah Naikkan Pajak Hiburan

Ketetapan pajak hiburan yang naik ke kisaran 40-75% mendapatkan sorotan publik dan menuai banyak kritikan dari para pelaku usaha di Indonesia.

Aturan terkait kenaikan pajak hiburan ini tercantum dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Pasal 58 ayat (1) UU No.1/2022 atau UU HKPD menyebutkan bahwa tarif tertinggi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah sebesar 10%.

Akan tetapi, pemerintah menetapkan tarif PBJT khusus jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40-75%.

Sebagai informasi, pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, konsumen membayarkan pajaknya sehingga pelaku usaha hanya memungut pajak yang telah ditetapkan.

 

PBJT termasuk jenis pajak selain sederet pajak lain. Misalnya PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Sedangkan, objek PBJT antara lain penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Ini meliputi makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

 

Penyanyi Dangdut Inul Lakukan Protes Kenaikan

Sebelumnya, penyanyi dangdut Inul Daratista melakukan protes terkait kenaikan pajak hiburan 2024.

Melalui media sosial pribadinya, Inul menuliskan kekecewaan terhadap kenaikan tarif pajak hiburan hingga menyindir keras sang pembuat aturan.

Pajak hiburan naik dari 25% ke 40-75% sing nggawe aturan mau ngajak modyar tah !!!!” ucapnya, di X atau Twitter, Sabtu (13/1/2024).

Inul mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25% menjadi 40-75%. Menurutnya, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling banyak terkena dampaknya.

Penyanyi asal Pasuruan ini merupakan pemilik bisnis karaoke Inul Vizta. Menurutnya, usahanya berjalan biasa saja selama 17 tahun belakangan.

Namun, Inul mengatakan ia kalah oleh pebisnis lain yang baru 2 tahun buka tetapi sudah mengantongi pemasukan triliunan.

Pada unggahan Instagramnya, pedangdut kondang itu juga membagikan situasi di salah satu tempat karaokenya yang ia akui sepi pengunjung.

Kenaikan pajak ini pun kata Inul, akan berdampak bagi ribuan karyawannya. Karyawan Inul saat ini saja sudah berkurang jauh dari 9.000 orang menjadi 5.000 orang akibat pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang aturan kenaikan pajak tersebut. Sebab, jika kebijakan ini tidak ada kajian ulang, khawatirnya akan ada pengurangan karyawan yang lebih banyak lagi.

Pada kesempatan lain di Instagram, Inul Daratista mengajak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk bertemu guna membicarakan masalah tersebut.

Ia berharap agenda dengan Menparekraf dapat memecahkan persoalan dan mencapai titik temu antara pengusaha dengan pemerintah.

[Baca Juga: Tuai Kontroversi, Apa Isi Omnibus Law Cipta Kerja?]

 

Tanggapan Sandiaga Uno Terkait Kenaikan Pajak Hiburan

Menparekraf Sandiaga Uno merespons keluhan pedangdut dan pengusaha karaoke Inul Daratista, soal kenaikan pajak hiburan 40% hingga 75%.

Sandi mengatakan, kebijakan tersebut masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga pelaku usaha tidak perlu merasa khawatir.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini masih ada proses judicial review terhadap aturan yang sudah terancang.

Sandi menambahkan kebijakan pemerintah tersebut untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan mematikan usaha.

Pesan Sandi ini juga tertuju kepada para pengusaha hiburan lainnya, seperti kelab atau pub hingga spa. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin mematikan industri parekraf, termasuk industri hiburan.

Kami tidak akan mematikan industri parekraf karena industri ini baru saja bangkit pasca pandemi, dan membuka 40 juta lebih lapangan kerja,” ujar Sandi.

“Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja,” lanjutnya.

 

Pihaknya pun siap mendengarkan masukan dari pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kami akan terus berjuang untuk kesejahteraan pelaku parekraf, untuk terciptanya lapangan pekerjaan, dan kami pastikan tidak akan mematikan industri parekraf yang sudah bangkit ini. mbak @inul.d dan teman-teman semuanya, terima kasih atas aspirasinya,” ucapnya.

 

Hotman Paris Desak Presiden Jokowi

Tak hanya Inul Daratista, pengacara tersohor Hotman Paris Hutapea juga turut mengomentari besaran pajak hiburan yang mencapai 40-75% tersebut. Ia menilai kelangsungan industri pariwisata di Indonesia terancam.

Pada Rabu, (10/1/2024) Hotman mengunggah sebuah permintaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam unggahannya tersebut, ia meminta agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menunda tarif pajak tersebut.

Pasalnya, Hotman menilai tarif pajak hiburan tersebut merupakan terbesar di dunia. Selain itu, pemerintah tidak ada alasan untuk menaikkan pajak daerah pada saat ini.

Apalagi pengusaha hiburan juga tidak hanya harus membayar pajak hiburan saja, melainkan juga harus membayar pajak penghasilan (PPh) Badan 22%.

Oleh karena itu, ia menilai aturan tersebut akan memberatkan para pelaku usaha dan konsumen.

Di samping pengusaha hiburan harus bayar pajak (hiburan) 40% sampai 75%, juga harus bayar pajak penghasilan (PPh) Badan 22%. Pengusaha mana yang tidak bangkrut, pak,” ujar Hotman Paris dalam unggahan di Instagram @hotmanparisofficial.

Hotman juga membandingkan dengan negara lain seperti Thailand yang justru menurunkan pajak hiburannya. Pada akhirnya, para wisatawan mancanegara berbondong-bondong menjadikan negara tersebut sebagai tempat berlibur.

Desember kemarin waktu libur natal dan tahun baru, berlipat ganda turis datang ke Thailand, Dubai, Malaysia. Bali agak sepi,” katanya.

Selain sebagai pengacara, Hotman juga memiliki lini bisnis kelab malam. Hotman merupakan salah satu pemilik saham HW Group yang banyak memiliki sejumlah kelab malam di Indonesia.

[Baca Juga: Mengenal Retribusi, Fungsi dan Bedanya dengan Pajak Daerah]

 

Saham yang Terancam karena Kenaikan Pajak Hiburan

Kenaikan pajak hiburan paling rendah 40% dan paling tinggi 75% tentunya akan sangat berdampak besar pada pelaku usaha.

Jika pelaku usaha harus mengeluarkan dana lebih besar untuk hiburan, maka kemungkinan akan terjadi penurunan pengunjung karena biaya akan lebih mahal bagi konsumen.

Hal ini berpotensi menurunkan pendapatan dari para pelaku usaha dunia hiburan. Padahal pajak hiburan menjadi salah satu penopang penerimaan pajak di daerah.

Selain itu, beberapa kinerja harga saham yang memiliki bisnis di dunia hiburan malam juga akan merasakan dampak negatif dari kenaikan pajak hiburan.

Bahkan bisnis minuman beralkohol juga bisa terkena dampak negatif karena minuman ini identik menjadi menu sajian utama dalam kelab malam.

Apa saja deretan saham yang terancam karena kenaikan pajak hiburan tersebut? Berikut daftarnya:

saham imbas pajak hiburan

 

Pajak Berubah, Atur Lagi Keuangannya

Jika kita bandingkan dengan negara lain, tarif khusus untuk sektor hiburan di Indonesia memang lebih tinggi.

Di Thailand, diskotek dan sejenisnya terkena cukai dan tarifnya 5%. Sedangkan, di Malaysia masuk ke dalam service tax dengan tarif 6%.

Sementara itu, Filipina mengenakan tarif PPN yang lebih tinggi dengan sistem PPN multi tarif. Tarif standar PPN di Filipina 12%, sedangkan untuk diskotek dan sejenisnya 18%.

Dalam UU HKPD, kini ada batas tarif minimum sebesar 40%, yang sebelumnya tidak ada. Alhasil, beberapa daerah akan mengalami kenaikan tarif yang cukup signifikan.

Industri hiburan pun akan terkena dampak dari kenaikan pajak tersebut. Kenaikan pajak ini bisa menaikkan harga yang konsumen bayarkan, dan/atau mengurangi keuntungan dari pemilik usaha.

Bagi pelaku usaha yang masih bingung terkait perpajakan dan perencanaan keuangan, langsung saja konsultasikan bersama Perencana Keuangan Finansialku.

Ahli perencana keuangan siap membantu mencarikan solusi dan memberikan advice terbaik dari segala masalah terkait keuangan yang Anda alami.

Tunggu apalagi? Segera hubungi Customer Advisory Finansialku via WhatsApp di nomor 0851 5866 2940 dan buat janji temu sekarang. Semoga membantu!

konsul - PERENCANAAN KEUANGAN Q3 23

 

Disclaimer: Finansialku adalah perusahaan perencana keuangan di Indonesia yang melayani konsultasi keuangan bersama Certified Financial Planner (CFP) seputar perencanaan keuangan, rencana pensiun, dana pendidikan, review asuransi dan investasi.

Finansialku bukan platform pinjaman online dan tidak menerima layanan konsultasi di luar hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Artikel ini dibuat hanya sebagai sarana edukasi dan informasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

 

Bagaimana pendapat Anda terkait naiknya pajak hiburan sebesar 40% dan maksimal 75% tersebut? Tuliskan komentar Anda di bawah!

Kemudian, bagikan artikel ini ke berbagai platform media sosial agar informasinya dapat tersebar luas dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih!

 

Editor: Ratna Sri H

  • Beni Jo. 15 Januari 2024. Berapa Pajak Hiburan 2024 yang Diprotes Inul? Begini Aturannya. Tirto.id – https://shorturl.at/iyDN5
  • Dian Nita. 15 Januari 2024. Fakta-fakta Pajak Hiburan Naik 40-75 Persen, Inul dan Hotman Paris Protes hingga Jawaban Sandiaga. Kompas.com – https://shorturl.at/kwzN2
  • Tira Santia. 15 Januari 2024. Pajak Hiburan Naik hingga 75 Persen, Apa Dampaknya? Liputan6.com – https://shorturl.at/abnZ7
  • Susi Setiawati. 15 Januari 2024. Tujuh Saham Ini Bisa Rungkad Jika Pajak Hiburan Capai 75%. Cnbcindonesia.com – https://shorturl.at/egDZ7

Sumber Gambar:

  • Cover – Pexels/Mark Angelo Sampan