Tapera, Program Tabungan Rumah Menjadi Angin Segar Bagi Masyarakat Indonesia

Program tabungan rumah Tapera, ditargetkan segera dimulai pada awal Maret 2018. Pemerintah siapkan dua regulasi sebagai dasar pelaksanaan program ini.

Rubrik Finansialku

Daftar Isi

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Siapkan Aturan Pelaksanaan

Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sedang bergegas untuk mengimplementasikan program Tapera agar bisa dimulai pada awal Maret 2018.

Seperti diungkapkan oleh Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti, implementasi Tapera akan segera dimulai, namun masih menunggu dua regulasi turunannya untuk disahkan presiden terlebih dahulu.

Kedua aturan tersebut antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tata kelola Badan Pengelola (BP) Tapera, dan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) terkait seleksi komisioner BP Tapera.

Tapera Tabungan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR Lana Winayanti Finansialku

Lana Winayanti, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)

Seperti yang dilansir oleh Koran Kontan, hal ini dipaparkan Lana kepada awak media pada Selasa (2/1/18):

“Keduanya sudah masuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg), dan tinggal menunggu tanda tangan presiden.”

Komite Tapera juga sudah mulai melakukan beberapa langkah sambil menunggu kedua regulasi tersebut ditandatangani Presiden.

Seperti yang dijelaskan Lana, langkah pertama adalah pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) seleksi komisioner BP Tapera oleh Komite Tapera:

“Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera sudah mengirimkan surat kepada tujuh Kementerian/Lembaga, di mana masing-masing diminta menunjuk satu orang untuk jadi Pansel.”

Adapun ketujuh Kementerian atau Lembaga tersebut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, perwakilan Perguruan Tinggi, dan satu anggota dari unsur profesional.

Anggota Komite Tapera dari unsur profesional Sonny Loho, menjelaskan pembentukan Pansel memang harus menunggu penerbitan Raperpres Tapera, sebab di dalamnya, akan diatur bagaimana mekanisme pemilihannya.

Sementara menunggu penerbitan dua regulasi tersebut, saat ini Komite Tapera juga telah memulai proses likuidasi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS.

Sekadar informasi, tahun ini implementasi Tapera akan diberlakukan kepada PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN dan BUMD.

Lantaran menyasar aparatur negara Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), PNS yang sebelumnya punya fungsi serupa akan dilikuidasi menjadi BP Tapera.

Nantinya, seluruh aset yang dimiliki Bapertarum-PNS juga akan dipindahkan kepada BP Tapera.

Lana menyatakan, pemerintah sedang menyiapkan ketentuan dan mekanisme proses likuidasi Bapetarum:

“Seperti menentukan mekanisme penutupannya, penetapan iuran terakhir, pengembalian hak PNS pensiun, dan menunggu hasil audit aset sebelum dipindahkan ke BP Tapera kelak.”

Adapun soal iuran Tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji peserta, di mana 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 2,5% dibayarkan oleh pekerja.

Lantaran belum juga terbit, Lana mulai khawatir, target implementasi Tapera Maret mendatang bisa mundur.

Sementara itu, Sonny mengatakan tidak ada sanksi jika implementasi Tapera ternyata mundur.

Menurut Sonny, meskipun mundur, implementasi Tapera wajib dilaksanakan guna mengurangi kekurangan kebutuhan perumahan.

Apakah Anda memiliki pertanyaan atau pendapat mengenai program Tapera dari Pemerintah Indonesia ini? Jika ada, berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini.

Sumber Referensi: