Fantastis! Ini Jumlah Dana Yang Digelontorkan Bank Dunia Untuk Cegah Gizi Buruk

Stunting (Gizi Buruk) masih menjadi masalah yang melanda negara-negara berkembang di dunia, salah satunya Indonesia.

Pemerintah mengaku telah mendapat komitmen dari Bank Dunia serta beberapa perusahaan swasta untuk atasi masalah gizi buruk.

Rubrik Finansialku

Daftar Isi

Cegah Gizi Buruk, Bank Dunia Gelontorkan Pinjaman Sebesar US$400 Juta

Dalam beberapa tahun ke depan pemerintah akan berusaha mengatasi masalah stunting (gizi buruk). Pemerintah menyatakan telah mendapat komitmen dari Bank Dunia dan beberapa perusahaan swasta untuk mengatasi masalah ini.

Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, mengungkapkan bahwa Bank Dunia berkomitmen memberi pinjaman lunak sebesar US$400 juta atau setara dengan Rp5,7 triliun yang akan digelontorkan tahun depan.

Rencananya, pinjaman lunak ini akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dan dialokasikan ke anggaran Kementerian dan Lembaga terkait masalah stunting.

Dilansir dari CNNindonesia.com, Rabu (4/7/18), Sofjan mengungkapkan:

“Nanti dana itu akan dibagi sesuai kebutuhan stunting itu. Tidak bisa dana itu dialokasikan khusus lagi, khusus lagi, repot mengaturnya. Bu Menteri Keuangan mau (dananya) di bawah APBN tersebut”

Besarnya alokasi dana untuk atasi masalah gizi buruk disebabkan oleh cukup banyaknya jumlah penduduk dan luasnya wilayah Indonesia.

Tak hanya Indonesia, menurut Sofjan Bank Dunia memberikan pembiayaan serupa untuk negara berkembang lain di Afrika dan Amerika Selatan.

Bank Dunia mengatakan akan menjadikan Indonesia sebagai contoh negara yang sukses menangani stunting bagi negara-negara lain di dunia.

“Jadi dia punya kepentingan juga untuk memperlihatkan Indonesia sebagai pilot project penyelesaian masalah kemiskinan dan stunting dengan sukses,” tambah Sofjan.

Perusahaan Swasta Diundang Untuk Ikut Andil Atasi Gizi Buruk

Selain bantuan Bank Dunia, pemerintah juga telah mengantongi komitmen pihak swasta yang bersedia melaksanakan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) di bidang penanganan stunting.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan dirinya telah berhasil menghadirkan 30 perusahaan dalam rapat bersama wakil presiden.

Secara lebih rinci, beberapa perusahaan berskala besar yang telah menyatakan komitmennya ialah PT Indofood Sukses Makmur, PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Bayer Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia, hingga PT Unilever Indonesia.

Ke-30 perusahaan ini diminta untuk melakukan CSR di bidang penanganan stunting di 100 kabupaten tahun ini.

Untuk 2019, perusahaan diminta untuk menambah cakupan area CSR sebesar 60 kabupaten, sehingga totalnya menjadi 160 kabupaten.

Sayangnya, pemerintah tidak mengetahui total nilai komitmen masing-masing perusahaan karena bergantung kebijakan manajemen.

“Daripada mereka bekerja sendiri-sendiri, lebih baik kami berikan target besarnya. Jadi kami arahkan mereka, kalau mereka kerja sama dengan pemerintah juga silahkan,” ujar Moeldoko.

Tingkat penurunan stunting di Indonesia sudah turun dari level 37,2 persen dari jumlah balita di tahun 2014 menjadi 26,1 persen di tahun 2016.

Meski demikian, angka ini masih di atas standar World Health Organization (WHO), yakni 20 persen.

Di samping itu, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Rp49,76 triliun demi penanganan stunting di dalam APBN 2018 yang disebar ke Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.