Pengertian Demokrasi, Ciri, dan Penerapannya di Masa Kini

Demokrasi adalah suatu “kekuatan rakyat” atau cara memerintah yang tergantung pada kehendak rakyat. Apakah Indonesia menganut sistem ini?

Pelajari lebih lanjut tentang definisi hingga penerapannya di era modern dalam ulasan Finansialku berikut ini.

Summary:

Demokrasi mengutamakan persamaan hak dan kewajiban warga negara untuk turut serta dalam mengambil keputusan di pemerintahan.

Salah satu contoh keikutsertaan warga negara dalam sistem ini adalah adanya pemilihan umum, seperti yang dilaksanakan di Indonesia.

Apa Itu Demokrasi?

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memungkinkan semua warga negaranya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan bernegaranya.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Berdasarkan KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat.

Negara yang menerapkan sistem tersebut akan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya.

Hak dan kewajiban tersebut mencakup kebebasan seluruh warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi.

Pengertian Menurut Para Ahli

Para ahli juga telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian demokrasi. Berikut adalah beberapa pengertian menurut para ahli, yang telah Finansialku rangkum dari berbagai sumber:

1. Abraham Lincoln

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2. Aristoteles

Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan bagi setiap warga negara. Aristoteles menjelaskan bahwa melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

Apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja mereka hidup seperti budak.

3. Sidney Hook

Sidney Hook menjelaskan demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan secara langsung atau tidak langsung berdasarkan kesepakatan mayoritas.

Adapun kesepakatan atas keputusan penting pemerintah tersebut diberikan secara bebas dari seluruh rakyatnya.

4. Joseph A. Schemer

Joseph A. Schemer juga mendefinisikan demokrasi sebagai suatu rencana institusional untuk mencapai keputusan politik.

Dengan kata lain, setiap individu berhak memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dan memperjuangkan suara rakyat.

5. Henry B. Mayo

Demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan kebijakan umum atas dasar wakil yang diawasi oleh rakyat, melalui pemilihan secara berkala atas dasar kebebasan politik.

6. Koentjoro Poerbopranoto

Koentjoro Poerbopranoto dalam Sistim Pemerintahan Demokrasi menjelaskan demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara.

7. C. F. Strong

Pengertian demokrasi menurut C.F Strong adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan.

Hal ini dengan menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan kepada mayoritas tersebut.

8. Harris Soche

Menurut Harris Soche, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, dan karenanya kekuasaan pemerintah melekat pada diri rakyat dan diri orang banyak.

Hal tersebut merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang memerintah.

Asal Mula Praktik Demokrasi

Jika kita tinjau dari sejarahnya, sistem ini berkembang pertama kali pada masa Yunani Kuno, sekitar 500 SM di Kota Athena.

Secara harfiah, masyarakat Yunani Kuno menganggap demokrasi sebagai kekuasaan rakyat. Orang Yunani terkenal karena mempraktikkan sistem ini secara langsung.

Praktik tersebut menjelaskan di mana warga negara bertemu untuk membahas semua kebijakan, dan kemudian membuat keputusan dengan aturan mayoritas.

Pelaksanaan sistem bentuk pemerintahan tersebut pada masa Yunani Kuno berlangsung secara efektif karena wilayah yang terbatas dengan jumlah penduduk yang sedikit dan ketentuan yang spesifik.

Pada masa itu, hanya warga resmi yang dapat terlibat dalam politik. Sementara rakyat jelata, budak belian, dan pedagang asing tidak memiliki hak untuk terlibat.

Memasuki abad pertengahan, gagasan demokrasi Yunani Kuno mulai ditinggalkan.

Masyarakat abad pertengahan kemudian menggunakan struktur sosial yang feodal. Kehidupan sosial dan spiritual pun dikuasai oleh doktrin gereja.

Di era Renaisans, negara modern mulai bermunculan dan Eropa mulai mengalami perubahan.

Praktik demokrasi mulai muncul di Florence, Italia, yang menjamin hak kebebasan individu dan para warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Kemudian, sekitar tahun 1500-1650, mulai banyak negara yang mengalami reformasi, seperti Jerman, Swiss, dan lainnya.

Selepas periode ini, orang-orang Eropa mulai memerdekakan diri dari doktrin gereja dan mulai menggunakan akal.

Pelaksanaan bentuk pemerintahan ini di Indonesia sendiri bermula pada awal abad ke-20. Kala itu, Belanda masih menjajah Tanah Air.

Namun, pemikiran terkait demokrasi modern dari barat telah merambah masuk ke Indonesia.

Anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide bentuk pemerintahan tersebut melalui buku dan ruang diskusi terbuka.

Mereka juga mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan kondisi Indonesia pada masa itu.

Mohammad Hatta menjadi tokoh sekaligus generasi pertama yang merasakan indahnya demokrasi di negara-negara Eropa.

Pada masa itu, ide-ide demokrasi meresap di benak anak muda Indonesia dan mulai muncul gerakan-gerakan kemerdekaan.

Prinsip-prinsip dalam Demokrasi

Setelah mengetahui pengertian dan asal mula praktiknya, Finansialku juga akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam bentuk pemerintahan tersebut.

Secara umum, berikut adalah beberapa prinsip-prinsip dalam bentuk pemerintahan tersebut:

Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pemisahan dan pembagian kekuasaan (Trias Politika)

Pemerintahan menurut hukum

Jaminan hak individu secara konstitusional

Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih ikut campur

Pemilihan umum dan kebersamaan politik bebas

Kebebasan untuk mengemukakan pendapat

Kebebasan untuk berserikat dan berposisi

Mendapatkan pendidikan politik dan kewarganegaraan

Kerangka Demokrasi

Mengutip dari Moadoph.gov.au, terdapat empat elemen penting untuk kerangka kerja demokrasi, antara lain:

#1 Legitimasi

Pemerintah yang sah adalah pemerintah yang memiliki kewenangan yang sesuai untuk memerintah.

Artinya, tingkat dukungan rakyat adalah tinggi seperti yang ditunjukkan oleh pemilih yang bebas dan pemilihan umum yang sering dilakukan.

Misalnya, rakyat memilih pemerintah berdasarkan suara, di mana mayoritas pejabat dalam suatu daerah pemilihan memperoleh suara terbanyak.

Aturan ini dibuat sedemikian rupa untuk memaksimalkan kesejahteraan semua atau sebagian besar warga negara.

#2 Keadilan

Keadilan tercapai ketika warga negara hidup dalam lingkungan yang semua warga negaranya mendapat perlakuan yang sama serta martabat dan rasa hormat.

Hal ini dapat terjadi dalam demokrasi perwakilan yang ditempa oleh konstitusionalisme, pemilihan umum yang bebas dan pembatasan kekuasaan.

Misalnya, masyarakat mendorong bakat dan memberi penghargaan kepada warga negara berdasarkan prestasi, bukan peringkat, hak istimewa, atau status.

#3 Kebebasan

Jika masyarakat menginginkan kebebasan dalam demokrasi, maka harus ada hal-hal sebagai berikut:

Penentuan nasib sendiri sehingga warga negara dapat membuat keputusan, belajar dari mereka, dan menerima tanggung jawab untuk mereka.

Kapasitas untuk memilih di antara semua alternatif.

Otonomi untuk melakukan apa yang tidak dilarang oleh hukum, dan yang memang terdapat larangan, mereka harus mematuhinya demi kebaikan bersama.

Menghormati kebebasan politik dan sipil. Misalnya, intervensi pemerintah dalam masalah politik, ekonomi, dan moral yang membatasi atau mengatur warga negara. Sementara ruang lingkup kebebasan beragama, politik, dan intelektual warga negara tidak dibatasi.

#4 Kekuasaan

Dalam demokrasi liberal, upaya untuk mendefinisikan dan membatasi kekuasaan sering kali dilakukan melalui konstitusi tertulis.

Selain itu, terdapat konvensi perilaku dan sistem hukum yang melengkapi sistem politik.

Misalnya, kebebasan sipil dipertahankan dan ditingkatkan dari gangguan pemerintah, institusi, dan kekuatan kuat dalam masyarakat.

Ciri-ciri Demokrasi

Praktik demokrasi bertujuan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi dan terjamin. Kebijakan negara dengan sistem ini tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum.

Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka akan tercipta kepuasan rakyat dalam negara demokrasi.

Sebuah negara dapat dikatakan telah menerapkan sistem ini apabila telah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

#1 Memiliki Perwakilan Rakyat

Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah dipilih melalui pemilihan umum.

Dengan demikian, urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian terwakilkan melalui anggota DPR.

#2 Keputusan Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara

Seluruh keputusan yang pemerintah tetapkan harus berlandaskan pada aspirasi dan kepentingan warga negaranya.

Keputusan tersebut bukan semata-mata karena kepentingan pribadi atau kelompok belaka demi mencegah praktik korupsi yang merajalela.

#3 Menerapkan Ciri Konstitusional

Ciri konstitusional berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat.

Hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus ditetapkan dengan seadil-adilnya.

#4 Menyelenggarakan Pemilihan Umum

Pesta rakyat harus terselenggara secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.

#5 Terdapat Sistem Kepartaian

Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi.

Dengan adanya partai, rakyat juga dapat terpilih menjadi wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi.

Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan hak dan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintahan.

Jika terjadi penyimpangan, maka wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum yang sesuai.

Jenis-jenis Demokrasi

Dalam negara yang menganut sistem ini seperti Indonesia, rakyat memang merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan.

Suara rakyat sangat penting karena bentuk pemerintahan ini merupakan “pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.”

Jenis-jenis bentuk pemerintahan tersebut dapat kita bedakan dalam dua jenis, yaitu berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dan berdasarkan sistem. Berikut ini adalah penjelasannya:

#1 Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

Terdapat dua macam demokrasi, yaitu secara langsung dan tidak langsung atau perwakilan. Perbedaan keduanya terletak dalam sistem penyaluran aspirasi rakyat.

Berikut adalah penjelasan dari kedua jenis bentuk pemerintahan tersebut.

1. Demokrasi Langsung

Seperti namanya, jenis ini merupakan demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan tanpa adanya perwakilan.

Ketika akan membentuk undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah, maka pertemuan atau rapat akan diadakan untuk mengumpulkan seluruh warganya.

2. Demokrasi Tidak Langsung atau Demokrasi Perwakilan

Berbeda dengan jenis sebelumnya, sistem yang tidak langsung adalah bentuk pemerintahan yang menggunakan sistem perwakilan.

Dalam sistem tidak langsung atau perwakilan, badan perwakilan rakyat seperti MPR akan mewakili pengambilan keputusan dalam pemilihan pejabat pemerintahan.

Misalnya, pemilihan presiden, wakil presiden, dan pembuatan peraturan-peraturan.

Di Indonesia, penerapan jenis ini dapat kita lihat dari pembuatan undang-undang yang menjadi tugas DPR dan dapat dirancang oleh DPR, presiden, ataupun DPD.

#2 Berdasarkan Sistem

Berdasarkan sistemnya, demokrasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk parlementer dan presidensial.

Perbedaan dari keduanya terletak pada sistem pemilihan, pembagian kekuasaan eksekutif dan parlemennya, serta peran partai politik di dalamnya.

1. Demokrasi Parlementer

Pada bentuk pemerintahan jenis ini kekuasaan tertinggi negara untuk menjalankan pemerintahan berada pada lembaga legislatif suatu negara atau parlemen.

Parlemen memiliki kekuasaan untuk memilih dan mengatur masa jabatan kepala negara dan pemerintahannya, dan kabinet yang membantu jalannya pemerintahan.

Sedangkan, parlemen sendiri terdiri atas orang-orang dari partai politik tertentu yang terpilih melalui pemilihan umum.

Seperti sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama yang menggunakan sistem parlementer.

Pemerintahan parlementer dikepalai oleh seorang perdana menteri, sedangkan raja, sultan, maupun presiden menjabat sebagai kepala negara.

2. Demokrasi Presidensial

Dalam jenis ini, kekuasaan tertingginya adalah seorang presiden yang berperan baik sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.

Pada sistem ini, pemilihan presiden terselenggara secara langsung melalui pemilihan umum dan tidak langsung dipilih oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Di Indonesia sendiri pemilihan langsung baru terselenggara pada pemilu tahun 2004, yang pemenangnya adalah pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Penerapan Demokrasi di Era Modern

Saat ini ada banyak bentuk demokrasi yang berbeda seperti halnya negara-negara demokratis di dunia. Tak ada dua sistem yang sama persis dan tidak ada satu sistem yang dapat kita anggap sebagai “model”.

Ada demokrasi presidensial dan parlementer, demokrasi yang bersifat federal atau kesatuan, dan demokrasi yang menggunakan sistem voting proporsional.

Kemudian ada juga bentuk yang menggunakan sistem mayoritas, demokrasi yang juga monarki, dan sebagainya.

Satu hal yang menyatukan sistem demokrasi modern, dan yang membedakannya dari model kuno, adalah penggunaan perwakilan rakyat.

Alih-alih mengambil bagian langsung dalam pembuatan undang-undang, demokrasi modern menggunakan pemilihan umum untuk memilih perwakilan yang dikirim oleh rakyat.

Sistem ini terkenal sebagai demokrasi perwakilan karena didasarkan atas dua prinsip, yaitu kesetaraan semua warga negara dan hak setiap individu untuk otonomi pribadi.

Namun, bentuk pemerintahan yang mencakup lebih dari sekadar pemilihan dan lebih memikirkan gagasan kehendak rakyat daripada tentang struktur kelembagaan atau pemungutan suara.

Sistem demokrasi hampir selalu dapat dibuat lebih inklusif, lebih mencerminkan keinginan banyak orang, dan lebih responsif terhadap pengaruh mereka.

Dengan kata lain, ada ruang untuk meningkatkan bagian “rakyat” dari demokrasi, dengan melibatkan lebih banyak orang dalam pengambilan keputusan.

Ada juga ruang untuk meningkatkan bagian “kekuasaan” atau “kehendak” dari demokrasi, dengan memberikan kekuasaan yang lebih nyata kepada rakyat.

Perjuangan untuk demokrasi sepanjang sejarah biasanya terkonsentrasi pada satu atau yang lain dari elemen-elemen ini.

Terapkan Sikap Demokrasi di Masyarakat

Itu dia penjelasan mengenai demokrasi serta penerapannya di era modern yang perlu Sobat Finansialku pahami.

Sobat Finansialku juga bisa menerapkan sikap demokrasi dengan selalu menghargai perbedaan pendapat dan menghormati antar sesama manusia.

Selain itu, Sobat Finansialku bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di masyarakat agar sama-sama membangun negeri.

Bukan hanya punya sikap demokratis, sebagai warga negara yang bijak tentunya Anda perlu juga paham juga soal perencanaan keuangan.

Perencanaan keuangan penting agar kebutuhan di masa mendatang Anda dan keluarga bisa terpenuhi.

Anda bisa membuat janji temu dengan perencana keuangan Finansialku untuk agar lebih bijak mengatur keuangan. Silakan hubungi 0851 5866 2940 atau https://bit.ly/TimAdvisorySupport untuk informasi lebih lanjut.

Ada pertanyaan terkait ulasan di atas? Tuliskan pertanyaan kamu pada kolom komentar di bawah ini!

Share artikelnya ke orang-orang terdekatmu agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Terima kasih.

Editor: Omri Cristian

Sumber Referensi:

Tim Hukumonline. 10 September 2022. Pengertian Demokrasi, Sejarah, dan Pelaksanaannya di Indonesia. Hukumonline.com – https://bit.ly/42MJwPx

Edelweis Lararenjana. 17 Agustus 2021. Demokarsi adalah Sistem Pemerintah dengan Hak Warga yang Setara, Wajib Tahu. Merdeka.com – https://bit.ly/42ONVle

Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip. Gramedia.com – https://bit.ly/3VUcpHs

Dwi Latifatul Fajri. 16 Desember 2021. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli dan Sejarahnya. Katadata.co.id –https://bit.ly/3MmjRYQ

Anisa Rizki Febriani. 29 November 2022. Apa Itu Demokarsi? Ini Definisi dan Sejarah Pelaksanaannya di Indonesia. Detik.com – https://bit.ly/3LXhDNV

Hana Lintang. 11 Maret 2022. Mengenal Jenis-Jenis Demkrasi. zenius.net – https://bit.ly/3VUyc1u

Pengertian Demokrasi, Ciri, dan Penerapannya di Masa Kini