Benarkah Pasar Obligasi Ritel Semakin Berkembang?

Apa betul pasar obligasi ritel semakin berkembang pesat dewasa ini? Info yang beredar mengungkapkan pasar obligasi ritel sedang terbuka lebar setelah SBR004 diterbitkan kemarin ini.

Jika Anda juga tertarik untuk berinvestasi di dalamnya, segera klik artikel ini untuk memperoleh info lengkapnya.

Rubrik Finansialku

Daftar Isi

Banyaknya Obligasi yang Dirilis pada Era Jokowi

Utang sudah digunakan sejak zaman dahulu untuk berbagai tujuan. Bahkan, salah satu contoh terbesar dari utang adalah utang negara kita, Indonesia.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan keputusan pemerintah terus menambah utang membuat Indonesia berpotensi jadi negara gagal bayar seperti yang dialami Yunani.

Khadafi mengungkapkan:

“Semakin banyak utang, Presiden Jokowi sedang mendorong Indonesia untuk dijajah kembali. Mereka pemerintah berpikir, dengan banyak berutang kepada lembaga donor, maka bisa menyelamatkan kondisi ekonomi sekarang.”

Hal ini memang terbukti dari banyaknya utang yang muncul pada era Jokowi-JK 4 tahun belakangan ini. Salah satunya adalah dengan banyaknya obligasi ritel yang dirilis.

Jika sebelumnya pemerintah hanya rutin merilis obligasi negara ritel (ORI) dan sukuk ritel (SUKRI), maka kini muncul Sukuk Tabungan (ST) dan Savings Bond Ritel (SBR).

Pada tahun ini saja, pemerintah telah menerbitkan dua seri SBR, yakni SBR003 dan SBR004. Padahal sebelumnya obligasi ritel jenis ini hanya ditawarkan selama 2 tahun sekali saja.

Tabungan seri ST-002 juga ditawarkan setelah terakhir dirilis pada tahun 2016 silam.

Investor ritel awalnya tidak begitu tertarik dengan instrumen yang satu ini karena selain instrumennya yang terbatas, teknologinya pun belum memadai.

Selain itu, memang nilai investasi ini mencapai 5 juta rupiah sehingga tidak bisa menjangkau seluruh kalangan investor ritel.

Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, porsi kepemilikan investor ritel atau individu saat ini hanya sebanyak 53,74 triliun rupiah atau setara 2,35% dari total nilai obligasinya.

Namun jika dilihat dari segi nominalnya, kepemilikan ritel memang meningkat pada era Jokowi-JK, dimana nilainya dulu hanya sebanyak 24,79 triliun rupiah atau setara 1,79% nilai total obligasinya.

Gratis Download Ebook Panduan Investasi Reksa Dana untuk Pemula

Download Ebook Sekarang

Tanggapan Presiden Jokowi terkait Peningkatan Obligasi

Menanggapi isu tersebut, Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait besarnya utang pemerintah Indonesia. Menurut beliau, utang Indonesia masih aman karena digunakan untuk hal yang produktif dengan tujuan yang mulia.

Menurut Presiden Joko Widodo, ada 4 manfaat utang Indonesia saat ini, yakni sebagai berikut:

#1 Manfaat Didapat Lebih Besar dari Besaran Utang

“Pendanaan kita itu untuk investasi yang meningkatkan produktivitas. Bukan utang untuk konsumtif. Bukan utang untuk subsidi BBM. Kita sudah hitung manfaat yang akan didapat jauh di atas bunga pinjaman dan ongkos pendanaan.”

Presiden Joko Widodo menambahkan:

“Infrastruktur jadi salah satu hambatan utama untuk mendorong mesin pertumbuhan baru. Distribusi logistik melalui laut paling murah sehingga pembangunan difokuskan pada laut. Pembangunan di Kuala Tanjung, di Makassar, sudah dimulai. Sebentar lagi di Sorong. Kemudian akan dibuat 24 pelabuhan di Tanah Air.”

#2 Utang Digunakan Untuk Perencanaan yang Tepat

“Pendanaan kita itu untuk investasi yang meningkatkan produktivitas. Bukan utang untuk konsumtif.”

#3 Menutup Dampak Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

“Pendanaan kita itu untuk investasi yang meningkatkan produktivitas. Bukan utang untuk konsumtif.”

#4 Utang Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi

“Pendanaan kita itu untuk investasi yang meningkatkan produktivitas. Bukan utang untuk konsumtif.”

Beliau bahkan mendorong perusahaan (terutama pelat merah) untuk terus mencari pendanaan secara kreatif. Hal ini terbukti dengan aturan yang diterbitkannya mengenai instrumen pendanaan.

Pemerintah Jokowi secara terang-terangan menjelaskan bahwa perusahaan dapat menerbitkan obligasi global berdenominasi rupiah atau Komodo Bond. Aturan ini disambut baik dengan beberapa BUMN yang menerbitkannya.

Pemerintah juga sudah mulai mengatur penerbitan green bond dan Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra).

Dinfra adalah pendanaan yang berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) untuk menghimpun dana dari pemodal yang akan diinvestasikan pada aset infrastruktur.

Jalan Investor Obligasi Ritel Terbuka Lebar

Melihat perkembangan obligasi ritel pada era Jokowi-JK ini, tentunya membuka senyum manis bagi Anda para investor yang memang menggemari investasi obligasi ritel ini.

Selain semakin banyaknya alternatif yang dapat dipilih, Anda juga bisa menyesuaikannya dengan profil dan kebutuhan investasi Anda.

Era presiden Jokowi memang dinilai berbeda, terbukti dengan terbukanya peluang negara berutang demi pemanfaatannya bagi infrastruktur negara. Ini kesempatan Anda para investor obligasi ritel untuk berinvestasi semaksimal mungkin.

Apakah Anda memiliki pertanyaan mengenai pasar obligasi ritel yang semakin berkembang lainnya? Tinggalkan komentar Anda di bawah.

Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan Anda pada kolom di bawah ini. Perencana Keuangan kami siap membantu Anda, terima kasih.

Sumber Referensi: