PPh Pasal 17 dibebankan pada wajib pajak orang pribadi maupun badan. Bagaimana cara hitungnya?
Simak informasi lengkapnya dalam ulasan berikut ini!
Summary:
- PPh Pasal 17 menjadi dasar perhitungan pajak atas penghasilan kena pajak (PKP) baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan.
- Dengan penerapan tarif pajak progresif, maka proporsi PPh Pasal 17 individu dengan penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan negara, sejalan dengan kemampuan finansial yang lebih besar.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 17
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang telah direvisi oleh Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), secara rinci mengatur tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 17.
Pasal ini menjadi dasar perhitungan pajak atas penghasilan kena pajak (PKP) baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. PKP merupakan hasil penghitungan setelah dikurangkan berbagai komponen pengurang, termasuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Menariknya, Indonesia dikenal memiliki salah satu tarif PPh Badan tertinggi di kawasan ASEAN. Tarif PPh Badan di Indonesia saat ini mencapai 22%.
Angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand yang memiliki tarif PPh Badan yang lebih kompetitif.
Fungsi PPh Pasal 17
PPh Pasal 17 memiliki beberapa fungsi penting sebagai berikut:
#1 Menetapkan Tarif Pajak Penghasilan
Fungsi utama PPh Pasal 17 adalah untuk menentukan tarif pajak yang berlaku atas penghasilan kena pajak baik bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.
Tarif ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
#2 Menentukan Dasar Pengenaan Pajak
Pasal ini juga mengatur dasar pengenaan pajak, yaitu PKP. PKP dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diizinkan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
#3 Memberikan Kepastian Hukum
Dengan adanya ketentuan yang jelas dalam PPh Pasal 17, maka wajib pajak dapat mengetahui dengan pasti berapa besar pajak yang harus dibayarkan. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi terjadinya sengketa pajak.
[Baca Juga: Perhitungan PPH 21: Cara Mudah Menghitung Pajak Gaji]
#4 Sebagai Sumber Pendapatan Negara
Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan PPh Pasal 17 merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Pendapatan negara ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan.
#5 Mendorong Keadilan
Penerapan tarif pajak progresif dalam PPh Pasal 17 bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Wajib pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi pula.
#6 Instrumen Kebijakan Fiskal
PPh Pasal 17 juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah. Dengan mengubah tarif pajak atau mengatur ketentuan-ketentuan tertentu dalam pasal ini, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Ilustrasi menghitung PPh Pasal 17. Sumber: Freepik/snowing
Tarif PPh Pasal 17
Penerapan tarif pajak penghasilan progresif di Indonesia merefleksikan prinsip keadilan distributif. Skema ini menaikkan proporsi pajak yang ditanggung oleh wajib pajak seiring dengan peningkatan penghasilan kena pajak.
Dengan demikian, individu dengan penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan negara, sejalan dengan kemampuan finansial mereka yang lebih besar.
Berikut adalah tarif PPh Pasal 17 yang berlaku saat ini:
Jenis Wajib Pajak |
Penghasilan (Rp) |
Tarif |
Orang Pribadi |
0 – 60.000.000 |
5% |
60.000.001 – 250.000.000 |
15% |
|
250.000.001 – 500.000.000 |
25% |
|
500.000.001 – 5.000.000.000 |
30% |
|
> 5.000.000.000 |
35% |
|
Badan |
Semua Tingkat Penghasilan |
22% |
Perhitungan Wajib PPh Pasal 17
Untuk membantu Anda menghitung besaran PPh Pasal 17 terutang, simak contoh perhitungan berikut ini:
#1 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dina adalah wanita pekerja lajang dengan penghasilan kena pajak Rp500 juta per tahun. Jika dia tidak punya tanggungan, maka PPh Pasal 17 yang wajib dibayar adalah?
5% x Rp60.000.000 |
= Rp3.000.000 |
15% x (Rp250.000.000 – Rp60.000.000) |
= Rp28.500.000 |
25% x Rp500.000.000 – Rp250.000.000) |
= Rp62.500.000 |
Pajak terutang |
= Rp94.000.000 |
Maka, PPh Pasal 17 terutang yang harus dilunasi Dina berjumlah Rp94 juta.
#2 Wajb Pajak Badan
Usaha rumah makan X memiliki penghasilan kena pajak senilai Rp1 miliar per tahun. Jika tarif pajak PPh Pasal 17 badan adalah 22%, maka pajak yang harus dilunasi rumah makan X berjumlah:
Pajak  = 22% penghasilan
Pajak  = 22% x Rp1.000.000.000
Pajak  = Rp220.000.000
Maka, PPh Pasal 17 terutang yang harus dilunasi restoran X berjumlah Rp200 juta.
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 17
Secara garis besar, mekanisme pembayaran PPh Pasal 17 adalah sebagai berikut:
#1 Hitung Pajak
Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan tarif PPh Pasal 17 yang berlaku dan penghasilan yang diperoleh. Tarif PPh Pasal 17 bersifat progresif, artinya semakin besar penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya.
#2 Bayar Pajak
Setelah menghitung jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar pajak tersebut ke kas negara melalui bank yang telah ditunjuk atau melalui sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
[Baca Juga: Ereg Pajak: Cara Mudah Mendaftarkan NPWP Online]
#3 Laporkan SPT
Wajib Pajak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi atau badan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam SPT Tahunan, Wajib Pajak menyampaikan rincian penghasilan dan perhitungan pajak yang telah dibayarkan.
Lapor pajak bisa dilakukan secara online untuk memudahkan, caranya bisa Anda simak dalam video ini.
Jangan Abai Bayar Pajak
PPh Pasal 17 mengatur mekanisme perhitungan pajak berdasarkan penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan.
PPh Pasal 17 tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara namun juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi perekonomian.
Mengingat kompleksitas peraturan perpajakan, setiap wajib pajak disarankan untuk terus mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Dengan begitu, Anda dapat mengoptimalkan perencanaan pajak dan menghindari kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
Bagi Anda yang ingin mendapatkan analisis yang lebih mendalam mengenai kondisi keuangan pribadi atau bisnis, serta ingin mengetahui perencanaan pajak yang sesuai, silakan berkonsultasi dengan profesional.
Perencana keuangan Finansialku siap membantu Anda dalam menganalisis keuangan, mengecek kesehatan finansial, hingga memberikan saran keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Segera hubungi melalui WhatsApp 0851 5866 2940 untuk booking jadwal konsultasi dan klik banner informasi lebih lanjut.
Disclaimer: Finansialku adalah perusahaan perencana keuangan di Indonesia yang melayani konsultasi keuangan bersama Certified Financial Planner (CFP) seputar perencanaan keuangan, rencana pensiun, dana pendidikan, review asuransi dan investasi. Â
Finansialku bukan platform pinjaman online dan tidak menerima layanan konsultasi di luar hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Artikel ini dibuat hanya sebagai sarana edukasi dan informasi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Demikian pembahasan tentang PPh Pasal 17. Sampaikan tanggapan Anda di kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa bagikan artikel ini di media sosial agar lebih banyak yang paham dengan ketentuan PPh Pasal 17. Terima kasih!
Editor: Ratna Sri Haryati
Sumber Referensi:
- Admin. 13 Maret 2023. PPh Pasal 17: Penjelasan, Tarif, dan Perhitungannya. Cermati.com – https://bit.ly/3yZqJr6
- Erlina F Santika. 13 Maret 2024. Indonesia Masuk Jajaran Negara dengan PPN Tertinggi di ASEAN. Katadata.co.id – https://bit.ly/3Z7AJZN
- Admin. 15 Agustus 2020. Pengertian Penghasilan Kena Pajak dan Cara Menghitung PPh 17. Klikpajak.id – https://bit.ly/3TgHCEv
- Rani Maulida. 16 Mei 2024. Tarif Pasal 17: Rumus Menghitung Penghasilan Kena Pajak. Online-pajak.com – https://bit.ly/4epck6L
Sumber Gambar:
- Cover -Freepik/katemangostar