Harganya Semakin Meningkat, Bank Indonesia Larang Penggunaan Bitcoin

Terus melakukan pengkajian terhadap mata uang digital Bitcoin, akhirnya Bank Indonesia (BI) tentukan sikap untuk melarang penggunaan Bitcoin di Indonesia.

Rubrik Finansialku

Daftar Isi

BI Siapkan Aturan Larangan Penggunaan Bitcoin

Secara tegas akhirnya Bank Indonesia (BI) melarang penggunaan mata uang digital Bitcoin mulai 2018 nanti. Otoritas bank sentral di Tanah Air terus mengkaji dan menyiapkan aturan pembayaran menggunakan Bitcoin tersebut.

Peraturan-peraturan ini dihimpun melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Onny Widjanarko, Kepala Pusat Program Transformasi BI mengatakan, dalam PBI uang elektronik yang akan keluar dalam waktu dekat, akan diatur salah satunya mengenai bitcoin.

Dikutip dari Koran Kontan, Rabu (6/12/17):

“Saat ini belum ada aturan yang jelas jika masyarakat melakukan transaksi bitcoin.”

Karena aturan terkait Bitcoin belum spesifik, BI masih melakukan kajian untuk menentukan aturan Bitcoin ini masuk kedalam PBI uang elektronik atau PBI cryptocurrency.

Yang jelas, BI mengimbau agar merchant tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Jika masyarakat mengalami kerugian terkait bitcoin, regulator BI tidak akan bertanggung jawab terkait hal ini.

BI mengaku sudah menimbang matang-matang rencana pelarangan pembayaran menggunakan Bitcoin. BI mencium potensi penyelewengan Bitcoin untuk aktivitas yang melawan hukum seperti terorisme, pencucian uang, prostitusi dan perdagangan obat terlarang.

Di Indonesia, penggunaan bitcoin memang lazim digunakan. Di Tanah Air sendiri PT Bitcoin Indonesia sudah bisa meramu software khusus bernama bitbayar untuk menampung Bitcoin sebagai alat pembayaran. Bahkan sudah ada puluhan merchant melakukan layanan tersebut sebelum akhirnya berhenti bulan lalu.

Memang, ada beberapa investor yang menggunakan bitcoin sebagai alat investasi. Beberapa negara bereaksi berbeda dengan kehadiran bitcoin. China, Russia merupakan beberapa negara yang menolak kehadiran bitcoin. Sedangkan, Jepang menerima transaksi bitcoin.

Sementara itu Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni Panggabean mengatakan, penggunaan bitcoin tentu menyalahi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017.

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa rupiah adalah mata uang yang sah di dalam negeri. Di samping itu, peredaran bitcoin pun ilegal, karena tidak terjangkau oleh bank sentral.

Seperti dilansir oleh Cnnindonesia.com, Kamis (30/11/17):

“Nanti akan keluar di peraturan Fintech yang ditandatangani semalam, itu mengatakan bahwa bitcoin dilarang. Kalau digunakan untuk transaksi antar individu, ya jelas ilegal.”

Dalam peraturan tersebut, BI hanya mempertegas larangan transaksi menggunakan bitcoin antar individu saja. Pasalnya, pelarangan bitcoin bagi penyelenggara jasa keuangan sudah diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Di dalam beleid itu, jika penyelenggara jasa keuangan atau bank yang terciduk menggunakan bitcoin sebagai transaksi maka akan dicabut izinnya dan dikenakan sanksi.

Akan tetapi saat ini, BI belum bisa mengenakan sanksi untuk transaksi bitcoin yang terjadi antar individu. Sebab, peraturan yang dibuat BI hanya bisa menjangkau sampai sistem pembayarannya saja.

Oleh karenanya, BI tidak membebankan sanksi transaksi bitcoin antar individu di peraturan Fintech tersebut.

Pandangan Para Pimpinan Bank Sentral Dunia Terhadap Bitcoin

Sebagai fenomena yang mendunia, Bitcoin pun mencuri perhatian para pimpinan Bank Sentral Dunia, keberadaan Bitcoin ini menimbulkan beragam sikap dan tanggapan dari para pimpinan ini. Seperti ini pandangan mereka:

The Federal Reserve

“Ada Risiko Privasi”

Jerome Powell selaku Anggota Dewan dan Calon Gubernur Fed mengatakan, masalah teknis tetap ada dengan teknologi, tata kelola dan manajemen risiko tetap penting. Tentang cryptocurrency adalah masalah privasi.

Bank of Japan

“Mode Belajar”

Haruhiko Kuroda sebagai Gubernur Bank of Japan berencana memiliki dan menerbitkan mata uang digital namun penting untuk memperdalam pengetahuan mengenai hal itu. Penerbitan mata uang digital seolah memperluas akses ke rekening kepada siapa pun.

People Bank of China

“Menyiapkan Uang Digital Sendiri”

Bank sentral akan memiliki kendali penuh akan mata uang kripto sendiri. PBOC telah memiliki tim peneliti sejak tahun 2014 untuk mengembangkan uang digital sendiri.

China melarang penukaran perdagangan Bitcoin.

Bank of England

“Potensi Revolusi”

Mark Carney selaku Gubernur BOE menyatakan uang kripto adalah bagian dari revolusi bidang keuangan. BOE mulai mengakselerasi teknologi sejak tahun lalu.

Carney mengatakan teknologi blockchain, database akuntasi terdistribusi menunjukkan janji besar yang memungkinkan bank sentral memperkuat pertahanan melawan serangan cyber dan merombak cara pembayaran antara institusi dan konsumen.

BOE masih jauh menciptakan sterling versi digital.

European Central Bank (ECB)

“Bitcoin Seperti Tulip”

Wakil Presiden ECB, Victor Constancio beranggapan bahwa Bitcoin bukan seperti uang, melainkan seperti tulip berpotensi bubble seperti krisis keuangan pada abad ke-17 di Belanda.

ECB juga mengingatkan nilai Bitcoin yang tidak stabil dan menyebabkan penghindaran pajak serta kejahatan berisiko besar.

Menurut Presiden ECB, Mario Draghi pun mengatakan dampak mata uang digital terbatas dan tidak menimbulkan ancaman terhadap bank sentral.

Menurut Anda sendiri? Bagaimana kehadiran bitcoin di Indonesia? Silakan beri komentar Anda pada kolom di bawah ini, terima kasih.

Sumber Referensi:

Gavlan Yudistira. 6 Desember 2017. BI Melarang Pembayaran Dengan Bitcoin. Koran Kontan.
Galih Gumelar. 30 November 2017. Siapkan Aturan, BI Tegaskan Fintech ‘Haram’ Pakai Bitcoin. Cnnindonesia.com – https://goo.gl/iyJgLN

Sumber Gambar: