Program Cash For Work Jokowi Diprediksi Akan Genjot Ekonomi Daerah

Jokowi dorong program Cash for Work yang diprediksi akan meningkatkan ekonomi daerah dan daya beli daerah.

Program Cash for Work membantu masyarakat menganggur dan kurang mampu di daerah untuk meningkatkan penghasilan.

Rubrik Finansialku

Daftar Isi

Cash for Work, Instruksi Jokowi Agar Daya Beli Naik

Hasil rapat terbatas tentang pemanfaatan dana desa menghasilkan program Cash for Work, sebuah cara baru dalam memberikan kucuran dana desa.

Jokowi mengatakan jika dana desa harus dikucurkan di sektor padat karya.

Seperti dilansir Tribunnews.com, Jokowi mengatakan:

“Saya meminta program pemanfaatan dana desa dan program kementerian yang dikucurkan ke desa dilakukan dengan modal padat karya. Model cash for work.”

Jokowi juga inginkan agar dana desa dikelola dengan cara swakelola agar memperluas pembukaan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya beli daerah.

“Untuk itu, saya minta kementerian dan lembaga yang punya program di desa dikonsolidasikan lagi, baik sisi perencanaan/anggaran pembiayaan sehingga outcome-nya berdampak pada upaya untuk menekan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja.”

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyebutkan, program padat karya cash alias Cash for Work akan mulai diterapkan pada awal tahun 2018.

Sama halnya dengan Presiden Jokowi, Boediarso Teguh Widodo, selaku Dirjen Perimbangan Keuangan mengatakan, skema Cash for Work ini menjadi upaya pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di desa.

Dikutip dari Detik.com, Rabu (13/12/17), Boediarso mengatakan:

“Bisa meng-generate lapangan kerja baru, berapa peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat sampai pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.”

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa atau tidak boleh dikontrak atau pihak ketiga. Lalu juga menyerap tenaga kerja setempat, dan menggunakan bahan baku setempat.

Cash for Work memiliki kriteria dalam setiap pelaksanaannya, maksimal 5 kegiatan, jalan desa, embung, jembatan, polindes, paud, pasar desa.

Lalu, besaran upah, di bawah upah buruh tani (Rp50.000), minimal 30% dari nilai kerjaan fisik. Pelaksanaan kegiatan tidak memerlukan alat berat/alat besar.

Bentuk kegiatan mulai dari pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, tidak dilaksanakan bersamaan dengan masa panen. Harus berkelanjutan selama setahun dan mengoptimalkan peran pendamping desa.

Boediarso menjelaskan bahwa program Cash for Work ini diprioritaskan sasaran program untuk pengangguran atau penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.

Program ini pun diperuntukan untuk masyarakat yang setengah menganggur, maksudnya penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal atau di bawah 35 jam dalam satu minggu, masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

Selain itu, diperuntukan juga bagi penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yakni sebesar Rp354.000 per bulan.

Selanjutnya, penerima PKH atau penduduk yang terdaftar dalam program keluarga harapan yang saat ini mencapai 5,9 juta.

Lebih lanjut Boediarso menuturkan, saat ini aturan bersama empat menteri mengenai program cash for work akan segera terbit.

Aturan tersebut meliputi menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, serta menteri perencanaan pembangunan nasional.

“Sebentar lagi ya minggu depan lah. Antara lain mengatur masing-masing tugas dan fungsi masing-masing K/L dalam mengawal skema cash for work.”

Untuk sistem pengawasannya, pemerintah mengajak masyarakat desa itu sendiri untuk menjadi pengawas, hingga pejabat daerah seperti camat juga ikut serta mengawasi.

Boediarso tidak segan memberikan sanksi kepada desa yang merealisasikan program padat karya cash ini tidak sesuai prinsip-prinsip kegiatan.

“Yang jelas kalau dia menyalahi peraturan skema Cash For Work banyaknya sanksi administratif, kecuali kalau fraud itu tindakan pidana, tapi kalau ya artinya enggak maksimum aja, kemungkinan penerapan sanksinya dalam bentuk apa, paling tidak kalau dia dikontrakkan menjadi temuan BPKP/BPK, jadi kalau sanksi itu kita kaji dan bahas bersama, apakah ditunda dana desanya.”

Apakah program Jokowi Cash for Work sangat bermanfaat untuk ekonomi daerah?

Berikan komentar Anda pada kolom di bawah ini, terima kasih!

Sumber Referensi:

Hendra Kusuma. 13 Desember 2017. Membedah Padat Karya Cash Jokowi, Cara Ampuh Genjot Daya Beli. Detik.com – https://goo.gl/Me8rtE
Hasanudin Aco. 3 November 2017. Jokowi Instruksikan Dana Desa Dikucurkan dengan Model ‘Cash for Work’. Tribunnews.com – https://goo.gl/UPdCuW

Sumber Gambar: