Kenaikan daftar iuran BPJS Kesehatan rupanya akan segera direalisasikan mulai tahun depan dengan harga iuran yang mencapai 100%.

Kali ini Finansialku akan membahas mengenai tarif iuran BPJS kesehatan. Agar lebih jelas, yuk simak penjelasannya berikut ini.

 

Rubrik Finansialku

Rubrik Finansialku and News

 

Daftar Iuran BPJS Kesehatan: Tahun Depan Tarif BPJS Kesehatan Naik

Peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mulai bersiap-siap. Pasalnya mulai tahun depan lebih tepatnya 1 Januari 2020, tarif BPJS Kesehatan akan naik.

Melalui rapat kerja antara Komisi IX dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah, parlemen telah memberikan lampu hijau ke pemerintah untuk menaikkan tarif iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.

Cara ini dinilai menjadi solusi paling instan untuk mengatasi defisit dana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, dalam waktu 4 bulan ke depan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kenaikan tarif ke masyarakat.

Namun kepastian tarif baru BPJS kesehatan ini masih menunggu keluarnya Peraturan Presiden.

Mengacu pada usulan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tarif JKN peserta mandiri kelas II dar Rp51.000 akan naik menjadi Rp110.000 per bulan per orang. Sementara untuk kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per bulan.

 

Usulan Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan

GolonganTarif Iuran Saat IniUsulan Kenaikan
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah dan PemdaRp23.000 / pesertaRp42.000 / peserta
Pekerja Swasta5% dari batas pendapatan tertinggi Rp8 juta/bulan5% dari batas pendapatan tertinggi Rp12 juta / bulan
ASN dan Pegawai BUMN/BUMD5% dari gaji pokok + tunjangan keluarga5% dari take home pay
Peserta Mandiri

Kelas I: Rp80.000 / peserta
Kelas II: Rp51.000 / peserta
Kelas III: Rp25.000 / peserta

Kelas I: Rp120.000 / peserta
Kelas II: Rp75.000 / peserta
Kelas III: Rp42.000 / peserta

 

Pemerintah dan DPR beralasan opsi ini lebih sistematis dan berkelanjutan ketimbang skema lain untuk mengatasi defisit BPJS. 

Pemerintah juga akan menaikkan iuran untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik di pusat ataupun di daerah dari sebelumnya Rp23.000 menjadi Rp42.000 per bulan per orang mulai Agustus 2019.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyebut tanpa kenaikan tarif, berdasarkan rencana kerja, tahun ini BPJS Kesehatan bisa defisit Rp32,8 triliun.

Defisit naik jadi Rp39,5 triliun pada 2020, dan 2021 menjadi Rp50,1 triliun. Selanjutnya 2022 sebesar Rp58,6 triliun, dan 2023 nilai defisitnya Rp67,3 triliun dan bengkak menjadi Rp77,9 triliun di 2024.

Meski secara umum setuju tarif naik, DPR menolak opsi kenaikan tarif iuran untuk peserta mandiri kelas III. Pemerintah harus segera membenahi data peserta mandiri.

Selama ini banyak peserta mandiri yang menunggak pembayaran. Sementara dari sisi klaim nilai kenaikannya paling besar ketimbang kelompok peserta lainnya.

Iuran Dinaikan! Berapa Jumlah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ini 01 - Finansialku

[Baca Juga: Iuran Dinaikkan! Berapa Jumlah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ini?]

 

Sembilan Desakan Komisi IX dan XI DPR untuk Menyehatkan Keuangan BPJS Kesehatan

  1. Pemerintah segera mengambil kebijakan mengatasi defisit 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp32,84 triliun.
  2. Menolak rencana pemerintah menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III.
    Sampai pemerintah mencari cara lain menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.
  3. Pemerintah segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis dari Data Terpadu penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) program JKN.
    Perbaikan termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil Audit dengan tujuan tertentu dana jaminan sosial kesehatan tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 10.654.530 peserta JKN yang masih bermasalah.
  4. Kemkes harus terus menerus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan termasuk pemenuhan infrastruktur dan SDM kesehatan untuk mendukung supply side program JKN.
  5. BPJS Kesehatan harus terus melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk penagihan iuran dan percepatan data cleansing bersama Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri RI.
  6. BPJS segera menyelesaikan tunggakan pembayaran klaim dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
  7. Mendukung penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan JKN termasuk adanya penguatan payung hukum yang mempersyaratkan kepesertaan program JKN dalam memperoleh pelayanan publik.
  8. Mendesak BPJS Kesehatan segera menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit BPKP terkait pencatatan piutang iuran segmen PBPU.
  9. Mendesak Pemerintah membuat kebijakan dalam mengoptimalkan sisa dana kapitasi sebagai tindak lanjut dari hasil audit (BPKP).

 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan, suntikan modal tersebut berasal dari penyesuaian kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) pusat dan daerah. Mardiasmo mengatakan:

“Jadi yang PBI pusat dan daerah akan dibayar oleh APBN untuk menutup defisit, kita beri Rp13 triliun agar masyarakat bayar obat, dan rumah sakit bayar utang kita lunasi, yang sebesar Rp13 triliun itu masuk APBN itu.”

 

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Suminto suntikan modal pemerintah yang sebesar Rp13 triliun ini berasal dari selisih kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelompok PBI pusat dan daerah yang mulai berlaku pada Agustus-Desember 2019.

 

Para Pekerja Menolak Kenaikan Tarif Iuran BPJS

Kesepakatan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan ini banyak menimbulkan kecemasan para buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan iuran karena dinilai akan menambah beban. Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah membuka dan mendengar pendapat masyarakat sebelum membuat kebijakan.

Tak hanya para pekerja yang menolak kenaikan tarif BPJS ini, para pebisnis juga turut keberatan dengan kenaikan tarif BPJS.

Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menilai, kenaikan tarif ini akan membuat iuran yang ditanggung pebisnis naik.

Direktur Eksekutif Jamkeswatch Iswan Abdullah menambahkan bahwa kenaikan iuran akan menyebabkan peserta yang semula di kelas satu dan kelas dua beralih ke kelas tiga yang tarifnya tak naik. Ini kelak berpotensi membuat keuangan BPJS Kesehatan defisit lagi.

Oh iya, sudahkan Anda merencanakan keuangan Anda dengan baik? Tenang, Anda bisa membaca ebook dari Finansialku di bawah ini agar tujuan keuangan Anda bisa tercapai sesuai rencana. Selamat membaca..

Gratis Download Ebook Perencanaan Keuangan untuk Usia 30 an

Perencanaan Keuangan Untuk Usia 30 an - Finansialku Mock Up

Download Ebook Sekarang

 

Bagaimana pendapat Anda terkait tarif iuran BPJS Kesehatan? Berikan tanggapan Anda pada kolom komentar di bawah ini.

Ayo bagikan artikel ini kepada teman dan kerabat Anda. Semoga bermanfaat.

 

Sumber Referensi:

  • Lidya Yuniartha. Tarif BPJS Kesehatan Tahun Depan Naik 100%. Tabloid Kontan
  • Hendra Kusuma. 3 September 2019. Daftar Lengkap Iuran BPJS Kesehatan 2020. Detik.com – https://bit.ly/2krAM1R

 

Sumber Gambar:

  • Logo BPJS – http://bit.ly/2kowhFd