Cara Mudah Menghitung PPh 21 Bagi Suami Dan Istri Bekerja

Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah apakah lebih baik istri memiliki NPWP tersendiri ataukah digabung dengan NPWP suami? Dewasa ini, dapat kita temui sepasang suami istri yang keduanya memilih untuk bekerja dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.

Penghasilan yang didapatkan keduanya tentu saja tidak bisa terhindar dari pajak penghasilan. Untuk lebih lengkapnya, kami akan bahas secara lebih mendalam.

Rubrik Finansialku

Sistem Perpajakan PPh Keluarga di Indonesia

Indonesia telah mengatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) bahwa sistem perpajakan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

Diperjelas lebih lanjut dalam pasal 8 UU PPh nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa penghasilan maupun kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung menjadi satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala keluarga atau dalam hal ini yaitu suami.

Namun apabila pekerjaan istri didapat dari satu pemberi kerja dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pekerjaan bebas suami maka tidak akan digabung dengan syarat penghasilan istri telah dipotong terlebih dahulu oleh pemberi kerjanya.

Suami dan istri sebenarnya diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun terpisah.

[Baca Juga: Freelance, Kenali Pajak Penghasilan yang Harus Anda Lapor dan Bayarkan]

Apabila memilih untuk bergabung, caranya cukup mudah. Istri dipersilakan datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat NPWP suami terdaftar dengan membawa beberapa dokumen yang diperlukan seperti KTP suami dan istri, kartu keluarga dan NPWP suami.

Istri yang sebelumnya sudah pernah mempunyai NPWP juga dapat bergabung dengan suaminya, caranya dengan mendatangi KPP tempat NPWP istri terdaftar sebelumnya, sertakan dokumen berupa kartu NPWP istri, surat nikah dan kartu keluarga lalu minta kepada petugas agar NPWP istri  dihapuskan.

Sementara itu bagi istri yang lebih memilih untuk menjalani kewajiban perpajakan secara terpisah, harus memenuhi beberapa kondisi seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 8 ayat 2 UU PPh, yaitu:

1. Suami istri telah berpisah (bercerai), otomatis pajaknya mulai dikenakan terpisah. Biasanya untuk tanggungan anak dikenakan sesuai perjanjian apakah ditanggung suami atau istri.
2. Suami dan istri telah menyetujui secara tertulis untuk pisah harta
3. Permintaan langsung dari istri untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah walaupun tidak ada perjanjian tertulis pisah harta. Biasanya hal ini dilakukan karena ada tuntutan istri harus memiliki NPWP atas nama sendiri untuk pinjaman bank, cicilan rumah dan lain-lain. Namun konsekuensinya istri dikenakan tarif progresif.

[Baca Juga: Para Pemilik Bisnis Online, Cek Cara Menghitung Pajak Penghasilan Anda]

Contoh Perhitungan PPh Suami Istri

Untuk lebih memperjelas perbedaan dari istri bergabung dengan suami maupun terpisah, perhatikan contoh berikut ini:

Terdapat sepasang suami istri yang baru menikah dan belum mendapatkan keturunan. Suami bekerja di PT ABC dengan penghasilan netto setahun Rp100.000.000 sedangkan istri bekerja di PT XYZ dengan penghasilan netto setahun Rp80.000.000,-.

Istri memilih ikut suami (1 NPWP)

Atas pendapatan yang mereka terima, telah dipotong pajak oleh pemberi kerja masing-masing dengan perhitungan:

Dari perhitungan di atas tidak ada kekurangan pajak dikarenakan telah dipotong oleh perusahaan pemberi kerja masing-masing. Pencatatan dalam SPT suami, penghasilan istri sebagai karyawan yang telah dipotong oleh pemberi kerja dianggap final.

[Baca Juga: Sudah Punya EFIN? Begini Cara Mendapatkan EFIN Pajak]

Cara pengisian SPT:

Saat pengisian formulir SPT, yang dimasukkan dalam formulir induk adalah penghasilan suami sesuai dengan bukti potong 1721-A1 yang diterima dari PT ABC.

Untuk data penghasilan istri, karena sudah dipotong oleh pemberi kerja, maka sifatnya menjadi final sehingga tidak perlu digabungkan dengan penghasilan suami. Bukti potong yang diterima oleh istri dipegang dan diberikan saja kepada suami.

Penghasilan istri dimasukan ke dalam formulir 1770S-II, Bagian A, nomor 13 Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja dengan Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto sejumlah penghasilan Netto Istri dalam setahun (dalam kasus ini Rp80.000.000) dan PPh terutang Rp1.300.000.

Untuk perlakuan terhadap harta dan utang, akan dihitung secara gabungan dan wajib dicantumkan ke dalam SPT. Untuk harta seperti rumah, tanah, kendaraan dan lain-lain boleh digabungkan jadi satu. Namun apabila terpisah, maka harta akan ikut pemilik yang atas namanya ditentukan.

Maka dengan ini hasil pengisian form SPT akan terlihat SPT suami nihil dan tidak ada kewajiban untuk membayar pajak di akhir tahun dan membayar angsuran PPh pasal 25 tiap bulannya.

Istri dan suami masing-masing memiliki NPWP sendiri (2 NPWP)

Apabila istri memiliki NPWP sendiri, maka perhitungan PPHnya akan digabung.

Angsuran PPh 25 Tahun Pajak Berikutnya (Rp 772.222 : 12 bulan) = Rp 64.352 /bulan.

Angsuran PPh 25 Tahun Pajak Berikutnya (Rp977.778 : 12 bulan) = Rp 81.482 /bulan.

[Baca Juga: Informasi PPh 21 di Website Resmi Pajak.go.id yang Harusnya Sudah Kamu Ketahui]

Cara Pengisian SPT:

Untuk kasus istri ingin memenuhi kewajiban pajak secara terpisah dengan suami, lebih baik mengisi formulir lampiran Lembar Perhitungan Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak PH/MT terlebih dahulu.

Di bagian F dan G akan terlihat jumlah PPH Terutang yang harus dibayar suami/istri. Setelah itu pengisian Formulir SPT dilakukan seperti biasanya sesuai peraturan hanya saja berbeda pada pengisian Formulir Induk.

Untuk Status Kewajiban Perpajakan di bagian Identitas, apabila suami dan istri memiliki surat perjanjian tertulis untuk pisah harta, maka kotak yang disilang (x) adalah PH.

Sementara bagi suami istri yang tidak mempunyai surat perjanjian tertulis pisah harta namun memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah, maka kotak yang disilang (x) adalah MT.

Di formulir induk 1770-S bagian A nomor 1-6 diisi sesuai dengan bukti potong 1721-A1 yang diterima oleh masing-masing.

Khusus untuk Bagian B nomor 7-8 dikosongkan karena perhitungan Penghasilan Kena Pajak telah dilakukan di formulir lampiran PH/MT.

Kemudian di Bagian C nomor 9 diisi dengan angka yang terdapat pada formulir lampiran Bagian F untuk suami dan Bagian G untuk istri.

Berdasarkan ilustrasi perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa bila NPWP suami dan istri digabungkan, maka akhir tahun tidak usah membayar apa-apa lagi begitu pun dengan angsuran PPh 25.

Namun bila istri memilih untuk memiliki NPWP sendiri, maka suami istri tersebut masih harus membayar PPh terutang dan juga angsuran PPh pasal 25.

Mana yang Terbaik?

Dengan demikian, baiknya pasangan suami istri dan/atau yang akan menikah agar mempertimbangkan istri untuk memiliki NPWP atau tidak.

Namun apabila disarankan, lebih baik suami dan istri memenuhi kewajiban perpajakan secara gabungan karena selain lebih hemat, juga lebih sederhana dalam hal pengurusan administrasinya.

Ingin Respon Cepat dalam berkonsultasi seputar pernikahan di KUA atau apapun masalah keuangan Anda? UPGRADE Aplikasi Finansialku ke versi premium dengan harga Rp350.000 untuk satu tahun penuh. Anda dapat berkonsultasi dengan Perencana Keuangan Finansialku yang sudah tersertifikasi (Certified Financial Planner™).

Tapi tidak perlu khawatir, Anda bisa menggunakan kode voucher: UNTUNGTERUS untuk mendapatkan potongan harga Rp50.000. Hemat bukan? Tunggu apalagi, Yuk konsultasikan Masalah Keuanganmu dengan ahlinya sekarang juga.

Dengan UPGRADE aplikasi Finansialku Premium kamu bisa CURHAT apapun seputar masalah keuangan kamu dengan Ahlinya. Gunakan kode voucher: UNTUNGTERUS untuk dapatkan diskon Rp 50.000. Yuk segera berlangganan Aplikasi Finansialku Premium!

Silakan share informasi ini kepada orang terdekat Anda, mereka pun harus mengetahui sistem pajak penghasilan untuk suami dan istri. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaan Anda pada kolom di bawah ini. Terima kasih.

Sumber Gambar:

• Suami dan Istri Bekerja – https://goo.gl/S8ocvD