Kabar gembira untuk para pelaku UKM karena kini Anda bisa mendapatkan Sertifikat Halal UKM GRATIS. Bagaimana pelaksanaan dan persyaratannya?

Agar lebih jelas, mari simak ulasannya dalam artikel Finansialku berikut ini. Selamat membaca!

 

Rubrik Finansialku

Rubrik Finansialku and News

 

UKM Bisa Dapatkan Sertifikat Halal

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan, Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mendapatkan insentif dari pemerintah untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Artinya, semua UKM tidak perlu membayar, alias GRATIS, untuk mendapatkan sertifikasi halal produk yang dijual. Proses pengajuannya pun mudah.

Selain berlaku untuk pembuatan sertifikat, nyatanya pembebasan biaya juga berlaku untuk perpanjangan sertifikat.

Hal ini sejalan dengan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengharuskan semua pelaku usaha memiliki sertifikat halal.

“Ini terutama untuk pelaksanaan UU tersebut konsekuensi utama pada perusahaan makanan dan minuman yang skala kecil sekali, itu bagaimana pelaksanaannya. Selain masalah tarif, prosesnya yang mudah dari registrasi sampai dengan mendapatkan sertifikasi.” Jelas Sri Mulyani.

 

UU JPH memang mewajibkannya mulai 17 Oktober 2019, namun harus ditunda karena persoalan kesiapan.

Saat ini, pemerintah melakukan rapat pendahuluan yang juga dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, serta dihadiri oleh Menteri Agama. Rapat ini akan membahas tata pelaksanaannya.

Airlangga Hartarto mengungkapkan, salah satu syarat pemberian fasilitas gratis sertifikasi produk halal, ialah maksimal omzet UKM mencapai Rp1 miliar setiap tahun.

Lebih lanjut dia menjelaskan, tidak ada target mengenai berapa jumlah pelaku usaha yang akan diberikan fasilitas tersebut.

Namun demikian, fasilitas gratis sertifikasi halal tersebut diberikan untuk seluruh industri makanan dan minuman mikro dan kecil di Indonesia.

Sertifikat Halal UKM Gratis 02 - Finansialku

[Baca Juga: Program, Cara, dan Syarat Daftar BPJS Ketenagakerjaan]

 

Menunggu Perhitungan BPJPH

Esok, pemerintah bakal merapatkan lebih lanjut mengenai skema sertifikasi mulai dari registrasi hingga ongkos yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menanggung biaya sertifikasi halal UKM tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan, estimasi besaran subsidi yang diberikan menunggu perhitungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Adapun Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andi Hadiyanto, menjelaskan dengan digratiskannya biaya sertifikasi tersebut, pemerintah bakal menerapkan skema subsidi silang dari Badan Layanan Umum (BLU) dan kucuran langsung dari pemerintah melalui APBN.

“Itu juga belum dibahas apakah akan cross subsidi dari BLU, Kemenkeu juga bisa turun tangan. Intinya, bagaimana kita memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah.” Jelas Andi.

 

Andi menambahkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk subsidi sertifikasi produk halal tersebut akan segera dirampungkan.

Namun demikian, dirinya masih menunggu keputusan dari hasil rapat dengan Wakil Presiden esok hari.

“Kemenkeu siap (untuk mendalangi subsidi). (Untuk PMK) sesegera mungkin, secepatnya kami ingin. Nanti dibahas dulu di Wapres,” jelasnya.

 

Gratis Download Ebook Pentingnya Mengelola Keuangan Pribadi dan Bisnis

Ebook Pentingnya Mengelola Keuangan Pribadi dan Bisnis - Mock Up - Finansialku Jurnal

DOWNLOAD EBOOK SEKARANG

 

Persyaratan Mendapatkan Sertifikat Halal

Untuk mendapatkan sertifikat halal berdasarkan UU JPH, pelaku usaha harus mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

BPJPH merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

Selanjutnya, BPJPH akan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Logo Halal 03 - Finansialku

[Baca Juga: Definisi Buku Besar Adalah]

 

Penetapan LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

LPH ini bisa didirikan oleh pemerintah dan masyarakat.

BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.

Penetapan kehalalan produk menjadi wewenang MUI. Untuk sampai pada penetapan, terlebih dahulu dilakukan Sidang Fatwa Halal.

 

Proses dari Sekarang

Kesempatan ini sebaiknya dimanfaatkan dengan baik oleh Anda.

Selain prosesnya yang mudah, Anda pun tidak akan dikenakan biaya untuk memprosesnya.

Namun, Anda juga harus tetap melakukan pengelolaan keuangan bisnis dengan baik.

Agar lebih mudah, gunakan Aplikasi Finansialku yang bisa Anda unduh aplikasinya melalui Google Play Store.

Anda juga bisa menyaksikan video satu ini untuk memelajari pengelolaan keuangan bisnis UKM:

 

Tunggu apalagi? Yuk praktikkan sekarang juga!

 

Apa pendapat Anda setelah membaca artikel di atas? Berikan tanggapan Anda pada kolom komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

 

Sumber Referensi:

  • Admin. 9 Januari 2020. Pemerintah Bakal Gratiskan Biaya Sertifikasi Halal UKM. Kompas.com – https://bit.ly/2T58jOj
  • Lidya Julita Sembiring. 9 Januari 2020. Kado Awal Tahun Sri Mulyani: Sertifikat Halal UKM Gratis!. Cnbcindonesia.com – https://bit.ly/2QXg85P

 

Sumber Gambar:

  • Sertifikat Halal UKM Gratis 1 – http://bit.ly/309RZNF
  • Sertifikat Halal UKM Gratis 2 – http://bit.ly/2tLAPJX