Periode pelaporan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) 2018 telah berakhir. Lalu, bagaimana dengan hasilnya? Apakah wajib pajak sudah mematuhinya? Seperti apa tanggapan dari Ditjen Pajak?

Mari cari tahu jawabannya dalam artikel Finansialku berikut ini. Selamat membaca!

 

Rubrik Finansialku

Rubrik Finansialku and News

 

Berakhirnya Periode Pelaporan SPT

Sudah sejak hari Senin, atau tepatnya tanggal 1 April lalu, periode pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan 2018 sudah berakhir.

Dilansir dari Merdeka.com, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, ada 11,23 juta Wajib Pajak (WP) yang sudah menyampaikan SPT tahunan mereka.

Jumlah tersebut termasuk WP Badan dan WP Orang Pribadi. Khusus WP Badan, tercatat sebesar 274 ribu. Meskipun, batas pelaporan SPT untuk WP Badan berakhir tanggal 30 April mendatang.

Hestu Yoga, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Senin (1/4) mengatakan:

“Sampai sore tadi pukul 15.00 WIB, SPT Tahunan yang telah masuk sebanyak 11,231 juta, termasuk 274 ribu dari WP Badan sisanya WP OP.”

 

Dalam sistem pelaporan, sebanyak 93 persen memilih melakukan pelaporan secara online melalui e-filing. Hal ini dilakukan karena terbatasnya waktu yang dimiliki para WP dan dinilai lebih praktis.

Sementara sisanya, masih manual dengan mendatangi kantor pelayanan pajak dengan alasan agar lebih pasti.

Tidak heran apabila masih terdapat sejumlah antrean untuk melaporkan SPT di beberapa daerah di hari terakhir pelaporan.

“Komposisinya masih tetap 93 persen e-filing, 7 persen manual.”

Wajib Pajak Orang Pribadi 01 - Finansialku

[Baca Juga: Kata-kata Bijak Larry Page dan Cerita Kesuksesan Google]

 

Berdasarkan hasil yang ada, jumlah laporan SPT kali ini sukses naik sebesar 4,7 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni sebanyak 10.589.

Menurut Hestu, hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan SPT.

Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memberikan keringanan bebas sanksi bagi WP yang melaporkan SPT hingga 1 April 2019.

SPT tahunan yang diterima per 1 April 2019 tersebut setara dengan 71,5 persen dari target utama sebesar 85 persen atau sekitar 15,5 juta pelapor.

Sementara, dari total WP yang wajib melaporkan SPT tahunan tersebut, porsinya baru mencapai 60,6 persen dengan jumlah 18,3 juta WP.

Hestu juga sempat mengingatkan bahwa bagi WP yang tidak melakukan pelaporan, akan dikenai sanksi administratif sebesar Rp100.000.

“Sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar Rp100.000 untuk WP OP.”

 

Gratis Download Ebook Perencanaan Keuangan untuk Usia 30 an

Perencanaan Keuangan Untuk Usia 30 an - Finansialku Mock Up

Download Ebook Sekarang

 

Tugas Ditjen Pajak: Terus Menghimbau dan Mengawasi

Meskipun telah berakhir, namun Ditjen Pajak mengaku akan terus menghimbau sekaligus mengawasi para WP untuk tetap melaporkan SPT tahunan walau terlambat.

Mengingat pajak merupakan salah satu kewajiban yang perlu dibayar oleh masyarakat untuk mendukung pembangunan juga kemajuan yang ada di negara.

Dalam melakukan kegiatannya, Ditjen Pajak mengungkapkan bahwa banyak sumber yang digunakan oleh pihaknya untuk memantau, mengawasi, juga menghimbau para WP.

“Kami juga akan memanfaatkan data yang ada, yakni penghasilan dan harta, bukti potong Pajak Penghasilan dari pihak ketiga, serta data lain yang menunjukkan kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan.” 

 

Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan WP  badan, DJP akan meneruskan strategi yang telah dilakukan terhadap WP orang pribadi seperti mengirimkan WP Badan e-mail sebagai pengingat untuk segera melaporkan SPT-nya.

“Mengingat jumlah wajib pajak badan yang wajib lapor SPT Tahunan tidak sebanyak orang pribadi, tetapi hanya sekitar 1,5 juta WP, nanti AR di KPP akan proaktif menghubungi WP-nya masing-masing untuk lapor SPT Tahunan.”

 

Pajak 02 - Finansialku

[Baca Juga: Apa Itu Employee Benefit (Studi Kasus Google)]

 

Ditjen Pajak berencana bahwa pihaknya akan memanfaatkan data Automatic Exchange of Information (AEol) untuk bisa mengidentifikasi wajib pajak yang belum patuh dan tentunya jujur.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, melihat, saat ini Ditjen Pajak perlu melakukan upaya ekstra untuk bisa memaksa WP melaporkan kewajiban perpajakan mereka.

Caranya dengan memasukkan tindakan tidak melapor pajak sebagai WP high risk, sehingga WP kategori ini bisa diperiksa.

Daftar Aplikasi Finansialku

Download Aplikasi Finansialku di Google Play Store

 

Sebagai pengingat, sesuai dengan Undang-Undang KUP, bila SPT tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka WP akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000 untuk WP Orang Pribadi dan sebesar Rp1 juta untuk WP Badan.

Alangkah lebih baik jika senantiasa melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang telah diberikan.

Jika Anda termasuk salah satu orang yang sering lupa dengan pajak, ada baiknya untuk selalu melakukan perencanaan keuangan.

Dengan melakukannya, Anda bisa mengetahui hal apa saja yang dapat Anda rencanakan secara keuangan untuk saat ini dan masa mendatang, termasuk membayar pajak.

 

Apa pendapat Anda mengenai para Wajib Pajak yang belum juga sadar akan pentingnya pelaporan SPT serta pembayaran pajak?

Berikan komentar dan pendapat Anda melalui kolom di bawah ini. Terima kasih!

 

Sumber Referensi:

  • Anggun P. Situmorang. 1 April 2019. Hari Terakhir, DJP Catat 11,23 Juta Wajib Pajak Lapor SPT. Merdeka.com – http://bit.ly/2UHZxa4
  • Lidya Yuanita Panjaitan. 2 April 2019. Ditjen Pajak akan Pelototi Data WP Bandel. Koran Kontan.

 

Sumber Gambar:

  • Pajak 1 – http://bit.ly/2Khr8uG
  • Pajak 2 – http://bit.ly/2D4YJ59